CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN -Pemberian Surat Keputasan (SK) Bupati untuk lulusan tenaga honorer Bintan, Selasa (2/1/2017) di Aula Kantor Bupati, Bintan Bunyu diwarnai aksi demo. Aksi demo ini, buntu panjang dari kebijakan Bupati Bintan, Apri Sujadi tidak menerima honorer yang tidak ber KTP Bintan.
Salah satu pendemo yang merupakan mantan tenaga honorer di Satpol PP Bintan, Juni mengatakan aksi demo ini dilakukan karena kebijakan Pemkab Bintan yang dinilai tidak tepat. Juni mengatakan, Bintan yang harusnya masih berada di wilyah NKRI, tidak perlu membeda-bedakan warga.
“Kami ingin meminta kejelasan dari Pak Bupati alasanya membuat kebijakan tidak menerima tenaga honorer dari luar Bintan. Padahal Bintan masih berada di wilayah Indonesia,” ujar Juni dalam orasinya depan kantor Bupati.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai Kepala Kaerah tidak perlu menpmbeda-bedakan warga karena bisa mengakibatkan perpecahan bangsa ini. Selain itu ia juga mengatakan, Bupati sendiri tinggal di Tanjungpinang. Untuk itu ia mengatakan, harusnya Bupati Bintan, Apri Sujadi tidak perlu mengeluarkan kebijakan ini.
“Bupati sendiri tinggal di Tanjungpinang, lalu kenapa tidak menerima honorer di luar daerah?,” ujar Pria yang mengaku dari Karimun ini.
Selain itu, aksi dari gabungan mahasiswa dan mantan honorer ini menuntut Bupati Bintan segera mencabut keputusan kelulusan honorer. Tuntutan ini disampaikan karena banyak mantan honorer yang menderita karenanya.
Salah satu pendemo lain, Hasnul mengatakan karena dirinya dipecat membuat ia tidak bisa membiayai persalinan anaknya.
“Saya ini sudah jadi honorer di Bintan sejak 2010, dan akibat saya dipecat saya tida, bisa membiayai istri saya sakit,” ungkapnya.
Para pendemo ini hadir dikantor Bupati sejak pukul 10,30 saat huja deras. Untuk membuat suasana kondusif, aparat kepolisisan memediasi anta pendemo dan Bupati Bintan. Hingga berita ini diturunkan para pendemo sedang bermediasi dengan Pemkab, beberapa anggota DPRD juga turut hadir di mediasi tersebut.
