CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Kunjungan Kerja (Kunker) 19 orang anggota Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) RI ke Bintan bisa dikatakan tidak lebih dari sekedar rekreasi. Pasalnya, saat pertama kali rombongan yang dipimpin oleh wakil ketua komisi V, Muhidim itu di waduk Gesek yang sempat dikabarkan kotor, mereka cuma berfoto lalu pergi begitu saja.
Meskipun setelah sampai dilokasi waduk yang masih keruh dan dipenuhi sampah itu mereka tidak banyak mempertanyakan dengan alasan tidak masuk dalam Kunker kali ini.
Kemudian, rombongan itupun berlalu mengunjungi salah satu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Toayapaya selatan. Setelah mengunjungi Bumdes itu, mereka kemudian melanjutkan peninjauan pembangunan infrastruktur kawasan Agropolitan dikawasan Toapaya Selatan. Kemudian lanjut meninjau Sistem Pengolalan Air Minum (SPAM) Kelurahan Tembeling.
Berdasarkan dari pantauan awak media selama dilapangan, ke 19 rombongan wakil itu saat mengunjungi seluruh proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang nilainya puluhan milliar Rupiah mereka hanya sekedar melihat-melihat.
Bumdes di Desa Toapaya Selatan total APBN sebanyak Rp.750 juta, kemudian total pagu Agropolitan yang juga mengunakan APBN 2015 dan 2016 sebanyak Rp 13,3 milliar. Kemudia APBN untuk SPAM dari tahun 2015 dan tahun 2016 lebih dari Rp 33 Milliar.
Berdasarkan dari pagu anggaran sebanyak itu untuk setiap proyek, dicurigai terdapat beberapa harga yang tidak sesuai dilapangan. Seperti misalnya angaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan pontesial Agropolitan dikawasan Toapaya selatan. Kecurigaan ini muncul sebab, dibuku paduan tertera foto pertanian di Kawasan lain yakni pertanian dijalan menuju lokalisasi batu 24.
Kemudian, dilokasi SPAM juga ditemukan tidak ada babgunan mewah ditemukan. Sementara air yang digunakan untuk SPAM ini sendiri merupakan air dari waduk bekas galian bauksit.
Muhidim saat diwawancarai tidak banyak komentar. Ia hanya mengatakan “APBN sudah dipakai sssuai dengan peruntukannya,” ungkapnya.