CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN -Kebijakan Bupati Bintan, Apri Sujadi tidak mengikut sertakan masyarakat yang tidak ber-KTP (Non-KTP) Bintan ikut seleksi honorer beberapa waktu lalu dinilai masyarakat mengadu domba. Pasalnya, seluruh warga Indonesia memiliki hak sama yaitu mendapatkan pekerjaan di NKRI.
Adu domba yang dimaksud karena selama ini banyak masyarakat Bintan yang mencari kerja di Tanjungpinang. Sementara itu, kebanyakan dari honorer yang tidak diperpanjang merupakan warga Tanjungpinang.
“Selama ini banyak masyarakat Bintan yang mencari nafkah dan tinggal di Tanjungpinang. Selain itu, Bupati, dan para kepala Dinas banyak yang tinggal di Tanjungpinang loh,” ujar warga dan Masiswa Bintan, Zulkurniawan, Kamis (5/1/2107).
Ia menambahkan jika masalah ini terus dibiarkan, bisa saja masyarakat Tanjungpinang marah dan mengusir warga Bintan yang ada di Tanjungpinang. Sebab, kebijakan Bupati ini telah menimnbulkan sakit warga diluar Bintan.
“Orang yang kehilangan mata pencarian pasti sakit hati, apalagi alasanya karena bukan warga Bintan. Jadi kebijakan ini kan seolah-seolah Bintan ini hanya untuk masyarakat Bintan saja. Padahal Bintan kan masih Indonesia,” tegasnya.
Jika memang Bupati saat ini merupakan pemimpin yang cerdas, lanjutnya, pemecatan honorer adalah bukan solusi utama. Pasalnya banyaknya perusahaan di Bintan harusnya bisa memfasilitas warga Bintan yang pengangguran.
Di Bintan memang terdapat banyak hotel dan resorts yang bertaraf Internasional. Perusahaan ini harusnya bisa memfasilitas ribuan masyarakat Bintan dengan membuat kerjasama MoU.
“Buat dong MoU dengan hotel dan resort disana. Kemudian, MoU itu diawasi,” sebutnya.
Hal ini dikatakan Zul, karena selama ini hotel dan resorts yang ada di Bintan terus mengklaim banyak warga lokal yang bekerja. Namun pada kenyataannya, warga lokal yang dimaksud adalah warga lokal di luar Bintan.
“Makanya saya bilang diawasi, jangan percaya pada klaim ini-itu,” pungkasnya.
