BERBAGI
Pekerja di salah satu perusahaan di Batam | Foto : Ned

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperkirakan 26.000 tenaga kerja rentan di Kota Batam, Kepulauan Riau, belum mendapat perlindungan dan jaminan sosial alias belum terdaftar. Kondisi itu turut dibenarkan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya Achmad Fatoni, beberapa saat lalu.

“Masih ada 26 ribu tenaga kerja di Kota Batam yang belum terdaftar,” katanya.

Oleh karenanya, Toni sebagaimana akrab disapa langsung mengimbau setiap perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program perlindungan, untuk segera mengikuti program pemerintah itu. Selain manfaat untuk pekerja, program perlindungan juga memberikan hak keluarga atau ahli waris dari tenaga kerja, dalam bentuk manfaat berkala.

Baca Juga:  Kisah Cinta BB Kandas di Tanjung Priok Karena Iptu Nyoman Mahendra

Toni juga meminta perusahaan menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan lain di lingkungan kerjanya. Apalagi pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (Lingkaran) untuk mendorong seluruh pekerja rentan memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sangat diharapkan kepada perusahaan untuk memastikan Gerakan Nasional Lingkaran yang dikelolah BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu kegiatan CSR perusahaan,” kata dia.

Dalam Gerakan Nasional Lingkaran, penderma diminta mendaftarakan tenaga kerja rentan dan membayarkan iuran sebesar Rp 16.800 untuk tiap tenaga kerja yang didaftarkan. Dengan begitu, maka pekerja rentan mendapatkan jaminan kerja dari BPJS. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau, Budiono menyatakan lembaganya memiliki misi untuk menyejahterakan tenaga kerja.

Baca Juga:  Api Terus¬†Berkobar, Kapal Ikan Ikut Terbakar di Kampung Bugis Tanjungpinang

Dia optimistis perusahaan patuh dengan aturan jaminan sosial dan ingin melindungi pekerjanya. Namun, karena belum memahami program pemerintah itu maka belum mendaftarkan tenaga kerjanya. “Ini butuh dukungan Pemda agar dapat memberikan dorongan sehingga misi menyejahterakan sekaligus mengurangi angka kemiskinan dapat terwujud,” kata Budiono.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY