CENTRAL BATAM. CO. ID, BINTAN -Sebanyak 3 fraksi yakni; Demokrat, PKS dan Nasdem memilih walk out (WO) saat sedang sidang rapat paripurna penyampaian ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Bintan tahun 2022 di ruang rapat utama kantor DPRD Bintan, Senin (29/5).
Alasan Fraksi Demokrat dan PKS memilih WO kecewa sebagai salah satu partai pendukung pilkada tahun 2022 yang mengusung Apri Sujadi – Roby Kurniawan. Mereka kecewa lantaran hingga saat ini partai Golkar belum menyerahkan surat rekomendasi DPP calon Bupati Bintan.
Meski tidak menjadi salah satu partai pendukung pada Pilkada 2020 lalu, fraksi Nasdem juga ikut memilih WO setelah mengiterupsikan agar sidang paripurna diskors untuk dan membahas soal wakil Bupati.
“Ini sudah lebih dari setengah tahun, pimpinan DPRD sudah bersurat ke Bupati namun belum ada tanggapan. Agar kami tidak jadi korban tenaga dan pikiran,”ujar Fraksi Demokrat, Zulkfili saat ditemui di ruang sidang.
Menanggapi sikap ketiga fraksi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan mengaku kecewa. Kekecewaan itu disampaikan Indra lantaran LPP APBD Bintan 2022 sebenarnya tinggal kesepakatan antara para koalisi.
Kepada awak media, Ia menjelaskan bahwa setiap anggota punya dan kewajiban untuk menginterupsi rapat.
“Namun, kalau kita bicara etika, itu tidak beretika karena jadwalnya kita yang disusun oleh Bamus adalah rapat LPP Bupati Bintan. Jadi kalau saran saya mau ribut, ribut di luar paripurna. Agar konteksnya rapat paripurna berjalan sebagaimana mestinya gitu loh,”tegasnya.
“Kalau bicara salah, ya dua duanya salah karena adanya rasa kejenuhan dari teman – teman dari fraksi pendukung ini lantaran lamanya menunggu surat rekomendasi dari DPP,”lanjutnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat rapat pansus dan pangli uang rakyat Bintan sudah terpakai. Sehingga jangan sampai masuk aparat penegak hukum ataupun masyarakat Bintan yang mempertanyakan hasil dari Pansus dan Pangli tersbut.
“Jadi kalau ada yang bicara saya bukan koalisi, oh mohon maaf saya bicara masalah anggaran. Dan kalau bicara masalah anggaran, jangankan saya, semua warga Bintan pun berhak bertanya hal itu,”paparnya.
Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan juga menyangkan sikap dari ke 3 fraksi tersebut. Pasalnya, menurutnya jika hanya mempertanyakan terkait wakil Bupati bisa dilakukan setelah rapat.
“Yang kita bahas ini kan terkait kepentingan rakyat karena ada hubungannya dengan APBD 2023 nantinya. Jadi semestinya kita selesaikan dulu rapat LPP ini baru setelahnya kan bisa dipertanyakan,”ungkapnya.
Meskipun demikian, ia dengan tegas mengatakan bahwa segera mengirim perwakilan ke Jakarta untuk mempertanyakan terkait rekomendasi dari DPP. (Ndn)