CENTRAL NEWS. CO. ID, Simarlelan -Sejumlah warga Simarlelan berharap badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Kades Simarlelan., Semi Eli Gulo. Pasalnya, selama menjabat sebagai Kades, mereka merasa banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran.
Salah satu warga, Suardin pada media ini menjelaskan, selama menjabat Kades, Semi Eli tidak pernah melibatkan warga dalam setiap pembahasan penggunaan anggaran.
“Dan bahkan kami pun tak tahu ada musrenbang atau tidak. Tiba-tiba saja ada pembagian BLT kata lnya Rp 700.000. Tapi tentang siapa-siapa penerima BLT tidak jelas juga,” ujarnya, Kamis (4/5)
“Dan mudah – mudahan penerima BLT tidak fiktif, “lanjutya
1 lanjut ia menyesalkan, karena selama ini tidak pernah ada musrenbang tingkat desa yang melibatkan Polri -TNI hingga camat dan Bupati.
Padahal, kehadiran mereka di sana untuk memastikan ketepatan dan pengawasan penggunaan anggran demi percepatan pembangunan. Tapi ini musrenbang aja tidak ada,”ungkapnya.
Sementara itu, salah satu warga lain, Zalukhu juga menyoroti tidak adanya spanduk pemaparan anggaran dana desa. Hal ini ia curigai sebagai bentuk ketidak transparansi penggunaan anggaran.
“Jadi wajar kita sebagai warga curigai oknum Kades Simarlelan berbuat curang terhadap anggaran Dandes Simarlelan. Dan hal ini yang kami harap agar KPK atau BPK segera turun ke Desa Simarlelan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi,” harapnya.
Harapa Zalukhu meminta KPK turun ke Desa Simarlelan bukan tanpa alasan. Bahkan menurut nya pada tanggal 11 April 2023 lalu uang pembangunan fisik senila Rp224 juta masuk ke rekening. Namun warga tidak melihat satupun pembangunan fisik di kantor itu.
Bahkan kantor Desanya saja, maaf lebih layak disebut sebagai bangunan terbengkalai. Padahal tidak mungkin sang Kades anggarkan dana untuk pembersihan kantor pelayan masyarakat di Desa Simarlelan itu,” kesalnya. (Ndn)
