CENTRALBATAM.Tanjungpinang.-Dalam polemik kosongnya bangku wakil walikota Tanjungpinang membuat semua kalangan menyoroti dan menimbulkan pro dan kontra terhadap Rahma selaku walikota Tanjungpinang. Minggu 21/03/2021.
Terlihat dalam siaran langsung disalah satu stasiun TV lokal pada Sabtu 20/03/2021 seorang anggota DPRD Tanjungpinang bersama pengamat politik membahas topik tersebut.
Ashadi Selayar seorang anggota parlemen menanggapi persoalan dan menperjelas kepada publik.
“Kami mengadopsi dari PP 12 tahun 2018. Bahwa ada panitia pemilihan yang harus dibentuk DPRD. Untuk menyelenggarakan proses pemilihan. Dan pemilihan itu sendiri berada di Paripurna khusus. DPRD punya kewenangan untuk menanyakan kepada walikota” jelasnya
Lanjutnya lagi. “Terkait kebijakan yang diambil secara strategis. Yang berdampak luas terhadap masyarakat. Hal ini bisa kita maknai bahwa hari ini. Walikota sedang mengambil kebijakan tidak meneruskan atau memperlambat meneruskan usulan dua nama partai pengusung kepada DPRD. Sehingga bisa saja DPRD melaksanakan kewenangannya. Yaitu melaksanakan hak interpelasi (hak bertanya/meminta keterangan) kepada walikota Tanjungpinang. Partai pengusung telah menyurati Rahma sebanyak 3 kali”.
Pery Rahendra pengamat politik juga memberi tanggapan terkait hal itu.
“WaliKota ini harusnya memahami betul kata melalui didalam ketentuan pasal 176 itu. Nah.. hati-hati ketika 10 hari saja tidak direspon . Ini sudah 3 kali ya. Saya tidak tahu apa ada jawaban ditolak apa tidak. Rama tidak punya wewenang untuk menunda itu. Dia hanya punya tugas untuk meneruskan dan arahan dari Mendagri dan gubernur. Itu sudah jelas itu. Ungkapnya
“Selenggarakan sesuai pasal 176 ayat 1 proses itu”. Tutupnya (Leo)
