CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah berencana menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk elpiji 3 kg dengan kartu khusus. Kartu itu seperti e-money, tapi hanya bisa dipakai untuk membeli elpiji 3 kg.
Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan bank-bank BUMN untuk membuat kartu subsidi elpiji. Cara penyaluran subsidi elpiji diubah. Ke depan, subsidi tidak diberikan ke produk, melainkan diberikan langsung ke masyarakat miskin lewat kartu.
Awalnya pemerintah berencana memulai pelaksanaan di 4 pulau, yaitu Bangka, Batam, Bali, dan Lombok. Tapi rencana ini dibatalkan karena pemerintah akhirnya memutuskan untuk melaksanakan program subsidi elpiji tepat sasaran serentak di 34 provinsi pada awal 2018.
“Itu (uji coba di 4 pulau) tidak jadi, sudah kita ajak diskusi semua yang 4 wilayah itu. Yang hadir 4 kepala daerah sepakat untuk tahun 2018, sekitar Februari akan dimulai,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, Kamis (30/3/2017).
Mulai April 2017, pemerintah akan menyiapkan dulu berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyaluran subsidi elpiji lewat kartu, misalnya mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk transaksi dengan kartu subsidi. Diharapkan bisa dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Februari-Maret tahun depan.
“April kita mulai siapkan infrastruktur. Keputusan kemarin dari Pak Menteri setelah rapat dengan pimpinan daerah ditetapkan nanti mulai tahun 2018 semua seluruh Indonesia rencana 1 Februari atau 1 Maret 2018 . Sekarang kita siapkan infrastrukturnya EDC, kartu, sehingga pada saat waktunya 1 Februari 2018 misalnya semua bisa jalan,” kata Wirat.
Selama ini, elpiji 3 kg menggunakan sistem distribusi terbuka, siapa saja boleh membelinya. Akibatnya, banyak elpiji 3 kg yang dikonsumsi oleh orang-orang mampu, tidak tepat sasaran. Harusnya, subsidi elpiji hanya untuk masyarakat miskin serta usaha kecil dan menengah (UKM).
Yang berhak menikmati subsidi elpiji 3 kg ada 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Mereka inilah yang akan mendapat kartu subsidi elpiji. Data peringkat kesejahteraan masyarakat itu disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
TNP2K membuat data 40 persen masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah berdasarkan kriteria-kriteria seperti kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
40 persen masyarakat itu berjumlah 26,7 juta Kepala Keluarga (KK). Dengan asumsi per keluarga ada 4 orang, maka jumlahnya ada lebih dari 100 juta penduduk. Tapi tak semuanya merupakan pengguna elpiji 3 kg, perlu verifikasi terlebih dulu berapa dari 26,7 juta KK itu yang merupakan pengguna elpiji 3 kg.
Total pengguna elpiji 3 kg mencapai 54 juta KK. Verifikasi akan dimulai dalam waktu dekat. Setelah itu pemerintah membagikan kartu khusus untuk masyarakat yang berhak atas subsidi elpiji.(dtc/ctb)
