CENTRALBATAM.CO.ID – Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan, Taba Iskandar menyebutkan kedepan tidak ada lagi perbedaan pengurusan perizinan antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, salah satunya pengurusan izin di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal ini dibahas saat rapat tim teknis dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
“Dalam persiapan menuju ex-officio Wali Kota Batam, Kepala BP Batam harus memastikan pelayanan investasi tetap berjalan, malah harus lebih ditingkatkan, maka dari itu, Mal Pelayanan Publik (MPP) harus satu kesatuan dan satu atap. Betul satu atap. Sehingga tak ada lagi orang berurusan, ini kamar Pemko, ini kamar BP,” ujar Taba, Jumat (11/1/2019).
Diakuinya itu teknis yang sederhana harus dimulai, lantai pengurusan juga harus sama, seragam harus sama, dan lain sebagainya.
Dalam rangka menyiapkan ex-officio tersebut, Kepala BP Batam arus selalu berkoordinasi dengan Wali Kota Batam.
“Satu kegiatan dan satu program sinkron dan selaras, jadi tak ada lagi dua statement yang berbeda. Termasuklah perizinan, harus satu atap dan satu pintu. Jadi melalui satu sudah selesai semua,” tuturnya.
Sebelumnya rapat yang menghadirkan Kepala BP Batam itu, membahas tiga hal.
Stocktaking, kemudian rencana kerja BP Batam untuk periode Januari-April 2019, dan penyiapan regulasi dan tata kelola jabatan Kepala BP Batam dijabat ex officio oleh Wali Kota Batam.
“Agenda pembahasan tadi masih yang umum-umum saja, Selasa, 15 Januari nanti akan diadakan rapat lanjutan,” ujar Taba. (*)
