BERBAGI
Polres Tanjungpinang mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Polres Tanjungpinang mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang bebas dari korupsi. Sabtu (6/3/2021)

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando mengatakan tujuan pembangunan zona integritas yaitu terwujudnya Polri yang makin Presisi (Prediktif, Responsibilitas,Transparansi dan Berkeadilan).

“Pencanangan zona integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Polres Tanjungpinang yang dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh perwakilan pejabat Polres Tanjungpinang sebagai bagian dari kesungguhan institusi ini dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen dalam upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja Polres Tanjungpinang”, tegas Kapolres

Fernando, menyampaikan dalam situasi pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, Polres Tanjungpinang segera mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada Kementrian atau Lembaga yang berkomitnen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani dengan terus meningkatkan kinerja dan kompetisinya sehingga seluruhnnya terbebas dari Praktek Perbuatan Tercela yang mencederai amanah rakyat.

“Polres Tanjungpinang terus berusaha mewujudkan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntanbilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dimana itu semua menjadi output dari birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani”, lanjutnya

“Semoga apa yang kita laksanakan pagi ini menjadi penyemangat bagi satuan kerja untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan reformasi birokrasi Polri dan Pelayanan Publik yang tentunya didukung dengan Pengawasan yang konsisten dan Obyektif,” tutupnya. (leo)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY