CENTRALBATAM.CO.ID,BINTAN –Menanggapi adanya permintaan Rp 3 juta, dari Lurah Toapaya Asri melalui Kasi, Kodri terhadap Jojong untuk pengurusan tanah seluas 0,5 Hektar (ha) Camat Toayapa Selatan, Fachrim mengaku kaget.
Hal ini dikatakan mengingat pengurusan surat-menyurat tanah pada tahun 2016 tidak dipungut biaya. Namun jika warga ingin memberikan secara ikhlas, sah –sah saja.
“Alamak, tiga juta rupiah? Harusnya untuk ukuran tanah segitu, Rp 500 ribu aja sudah termasuk besar,”ujar Fachrim kemarin (22/8/2016).
Berdasarkan dari penuturan Jojong sebelumnya, karena belum membayar uang yang dimintai oleh Lurah melalui kasi Kodri, dirinya sering dibolak-balik. Bahkan pernah dalam waktu satu hari untuk pengambilan Blanko surat saja dirinya sempat dijadikan bola.
“Pertama saya dari kantor camat, terus saya disuruh ke kelurahan. Kemudian dikelurahan malah saya disuruh lagi kekantor camat. Kemudian dari kantor camat saya disuruh lagi ke Kantor Lurah, kan tidak benar itu,”keluh Jojong.
Menanggapi hal ini camat mengatakan pihak kelurahan kerja tanpa tahu jabaran kerjanya (Job-Discription). Sebab jika mereka paham, mereka (pihak lurah) akan mengambil blankonya ke kantor camat dan bukan menyuruh warga yang mengurus surat tanah.
“Tapi ini mereka malah menyuruh Jojong kesana ambil. Ini kan tidak boleh karena merupakan tugas mereka. Makanya saat staff saya menyuruh Jojong kembali ke kantor Lurah untuk memberihukan hal ini,”katanya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu media nasional mengatakan ‘Ppresident akan mencopot pejabat yang mempersulit masyarakat’. Dalam hal ini Bupati Bintan sebagai kepala daerah hingga saat ini belum dimintai keterangan apakah oknum pejabat yang selalu dipersulit warga ini masih layak atau tidak.
Penulis : Setianus Zai
