BERBAGI
Truk dan excavator yang disegel di Bukit Tiban Koperasi yang telah diratakan oleh PT Glory Point | Foto : Ned

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Setelah beberapa alat berat milik PT Glory Point disegel oleh Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam.‎ Aktifitas Cut and Fill atau pematangan lahan langsung terhenti.

Pantauan tim Central Batam di lokasi, di Jl. Gajah Mada, Tiban Koperasi, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Batam. Seluruh armada yang ada, tidak lagi melanjutkan aktifitas pemotongan bukit dan penimbunan kolam.

Seluruh kegiatan proyek terhenti, dengan adanya bentangan garis penyegelan dari Bapedal Kota Batam.

Truk dan excavator yang disegel di Bukit Tiban Koperasi yang telah diratakan oleh PT Glory Point | Foto : Ned
Truk dan excavator yang disegel di Bukit Tiban Koperasi yang telah diratakan oleh PT Glory Point | Foto : Ned

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto menyambut baik aksi yang diambil Pemerintah Kota Batam, khususnya Bapedal.

Nuryanto mengatakan, penyegelan yang dilakukan tersebut telah dibahas sebelumnya.

“Tentu kita mendukung setiap program yang baik, kalau disegel, kan ada yang salah berarti. Nah, di sini ‎kita lihat kesalahannya. Kalau memang benar, berarti langkah pemerintah sudah tepat,” kata Nuryanto, yang akrab disapa Cak Nur itu.

Bukit Tiban Koperasi yang telah diratakan oleh PT Glory Point | Foto : Ned
Bukit Tiban Koperasi yang telah diratakan oleh PT Glory Point | Foto : Ned

Cak Nur menambahkan, bahwa dengan penyegelan itu. Pihak (PT Glory Point) harus mengkaji kembali setiap aspek perizinan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang ada.

Sangat disayangan sekali, lanjutnya, jika ditemukan suatu perusahaan melakukan proyek pematangan lahan tanpa adanya status perizinan yang jelas.

“Ya harus dikaji ulang lah, tapi jika nanti kedapatan dimulai lagi (kegiatan proyek) tanpa adanya status perizinan yang jelas. Itu sudah pelanggaran, perbuatan pidana itu,” kata Cak Nur.

Memberi penegasan, akan para pengembang yang berani melakukan pematangan lahan tanpa adanya status perizinan yang lengkap. Cak Nur mengecam akan menindak lanjuti hal tersebut hingga masuk dalam ranah pidana.

“Kalau memang dilanjutkan nanti proyeknya, atau jika ada pihak pengembang seperti itu kita akan lanjutkan. Karena itu tindak pidana, jadi harus ditegasi,” tuturnya.‎

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY