BERBAGI
Walikota Batam, H. M. Rudi saat menemui massa bersama Wakilnya, Amsakar Achmad, Kepala BPJS, Kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rudi Sakyarkiti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zarefriadi, Staf ahli Gubernur Kepri, Kapolresta Barelang, AKBP Hengki dan Kasat Reskrim yang baru saja menjabat | Foto : Ned

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Walikota Batam, H. M. Rudi, akhirnya bersedia menemui ratusan massa dari berbagai serikat pekerja yang berdemonstrasi, Senin (1/5/2017) siang.

Masih dalam suasana May Day, alias peringatan hari buruh internasional, Rudi turun dan menemui massa bersama Wakilnya, Amsakar Achmad, Kepala BPJS, Kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rudi Sakyarkiti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zarefriadi, Staf ahli Gubernur Kepri, Kapolresta Barelang, AKBP Hengki dan Kasat Reskrim yang baru saja menjabat.

Jajaran pejabat itu menemui para pedemo di depan kantor Walikota Batam. Saat itu, orator menyampaikan berbagai tuntutan. Salah satu tuntutan itu ialah ‘Hosjatum’.

‎Tuntutan Hosjatum, meliputi:

  • Hapus Out Sourching dan pemagangan,
  • Jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan gratis seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk Buruh, PNS/TNI dan Polri,‎
  • Tolak Upah Murah dan meminta pemerintah segera mencabut PP nomor 78 tahun 2015.‎
Baca Juga:  13 Fasilitas Pendidikan Terdampak Di Bintan

“Kami minta pemerintah menanggapi tuntutan itu. Mau sampai kapan kami melarat begini,” ungkap Suprapto, Sekretaris KC FSPMI Batam, dalam aksi itu.

Menanggapi tuntutan tersebut, walikota Batam, melalui wakilnya Amsakar Achmad menegaskan,pihaknya telah meneruskan aspirasi itu mulai dari jajarannya di Pemko Batam, kepada DPRD Batam, bahkan telah menembuskannya ke meja Gubernur Kepri.

“Sudah, sudah kita sampaikan sampai ke pusat (Provinsi, red),” kata Amsakar, menjawab tuntutan pekerja.

Hosjatum yang akan disuarakan massa | Foto : Ned

“Sekarang, bagaimana kita yang di Batam sama-sama meminta Pemerintah Provinsi dapat segera merealisasikannya,” ajaknya.

Untuk PP nomor 78, lanjutnya, jajarannya menyampaikan akan terus melakukan pengkajian untuk kemudian melakukan revisi.

Amsakar menambahkan, untuk penerapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam telah diputuskan sesuai ketentuan Pemprov dan pula telah dimenangkan di ranah PTUN.

“Kita kalah di PTUN. Jadi, apa yang sudah dewan pengupahan kota (DPK) Batam putuskan tentang UMSK malah dipatahkan. Langkah selanjutnya, kita hanya bisa meminta Gubernur Kepri untuk menetapkan UMSK sesuai dengan pembahasan DPK Batam,” tuturnya.

Baca Juga:  Saat Hujan Deras, Terdengar Ledakan di Bawah Laut, Nelayan Sempat Lihat Sriwijaya Air
Walikota Batam, H. M. Rudi saat menemui massa bersama Wakilnya, Amsakar Achmad, Kepala BPJS, Kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rudi Sakyarkiti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zarefriadi, Staf ahli Gubernur Kepri, Kapolresta Barelang, AKBP Hengki dan Kasat Reskrim yang baru saja menjabat | Foto : Ned

Jawaban dari sang Wakil Walikota Batam itu disambur sorak-riuh ratusan massa. Sembari menyuarakan yel-yel ‘hidup buruh’, massa tetap meminta Pemko Batam lebih pro rakyat.

“Pak Wali dan seluruh pejabat yang terhormat, kami harap untuk lebih pro rakyat. Bantu kamu untuk mencapai tujuan kita bersama,” harap Suprapto.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY