CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam dipulangkan oleh DPRD Kota Batam saat membahas LKPJ Walikota Batam TA 2019, Senin (12/5/2020). Diantaranya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).
Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota Batam 2019, Leo Anggra Saputra mengakui untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam sempat melakukan pembahasan. Dan pembahasan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam, Yumasnur.
“Tapi sayangnya usai presentasi saat rekan-rekan pansus menanyakan masalah realisasi anggaran terhadap pagu anggaran di Dinas Binamarga terhadap target di RPJMD, Dinas Binamarga tak bawa datanya. Jadi kami di Pansus memutuskan melakukan penundaan dan akan dijadwalkan kembali untuk melakukan pembahasan,” ujar Leo.
Selanjutnya pembahasan dilanjutkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Sayangnya, Kepala Dinas tidak menghadiri pembahasan tersebut.
“Tak ada kehadiran Kepala Dinas kami sepakat menunda dijadwalkan selanjutnya dengan kehadiran Kepala Dinas. Karena Kepala Dinas ini penanggungjawab anggaran,” tegasnya.
Leo menegaskan tim pansus mewajibkan Kepala Dinas tetap hadir dalam pembahasan LKPJ. Kalau tidak hadir maka tidak akan dilakukan pembahasan.
“Wajib hadir. Walaupun ditengah wabah Covid-19 seperti ini,” katanya.
Selain itu, tim pansus LKPJ juga meminta dalam pembahasan LKPJ yang berikutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam wajib menghadirkan Inspektorat, Bapelitnangda dan BPKAD.
“Karena kita fokus terhadap di tunda bayar,” katanya lagi.
Pantauan Tribun, rapat ini dipimpin Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota Batam 2019, Leo Anggra Saputra oleh dan dihadiri oleh beberapa anggota pansus lainnya seperti Amintas Tambunan, Rubina Situmorang Tohap Erikson, Jimmy Nababan, Zainal Arifin, Sumali, Jefry Simanjuntak. (dkh)
