CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Tanah Longsor. Merupakan bencana mematikan yang terjadi, akibat buruknya cuaca yang ada.
Tanah longsor merupakan fenomena alam, dimana tanah tak mampu lagi menahan massa air yang diserapnya. Hal ini diperparah, dengan semakin habisnya pepohonan alias hutan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan mengikat erat tanah dengan akar yang kokoh.
Sejarah ringkas bencana di Indonesia mencatat, sepanjang 2016 ini saja telah terjadi 1.569 kali bencana. Dari kejadian itu, sebanyak 265 orang tewas, 310 orang luka-luka, 2,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, serta 23.048 rumah rusak alias hancur total.
Dari total kejadian bencana tersebut, banjir dan longsor adalah daftar paling dominan.
Banjir adalah jenis bencana yang paling banyak kejadiannya selama 2016, yaitu 554 kejadian dan menimbulkan 72 orang tewas, 93 orang luka-luka, dan 1,9 juta jiwa menderita dan mengungsi.
Namun longsor adalah jenis bencana paling mematikan. Dari 349 kejadian longsor selama 2016, longsor menyebabkan 130 orang tewas, 63 orang luka dan 18.728 jiwa mengungsi dan menderita.
Seperti halnya bencana tahun 2014 dan 2015, longsor adalah bencana yang paling menimbulkan korban jiwa tewas. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat Indonesia yang terpapar dari bahaya longsor sedang hingga tinggi.
Artinya mereka bertempat tinggal di daerah bahaya longsor yang dapat terjadi kapan saja, umumnya saat terjadi hujan lebat. Kemampuan mitigasi masyarakat tersebut, baik mitigasi struktural maupun non struktural masih terbatas.
Di satu sisi ancaman longsor makin meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan, baik intensitas maupun durasi hujan.
Untuk mengatisipasi hal itu, BNPB bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor selama 3 tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016.
“Pada tahun 2014 atas perintah Presiden Joko Widodo, pasca longsor di Banjarnegara, BNPB dan UGM memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor. Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
Dikatakannya juga, sebagian besar sistem peringatan dini longsor tersebut dipasang di Jawa yang memiliki resiko tinggi terhadap longsor. Ini dipasang seperti di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut dan sebagainya.
Alat tersebut juga dipasang di daerah lain di luar Jawa, seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado dan lainnya.
Sistem peringatan dini longsor tersebut meliputi 7 sub sistem yang dibangun meliputi:
– Sosialisasi,
– Penilaian risiko,
– Pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa,
– Pembuatan denah dan jalur evakuasi,
– Penyusunan SOP,
– Pemantauan dan gladi evakuasi, dan;
– Membangun komitemen Pemda dan masyarakat.
“Jadi masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan sistem peringatan dini longsor,” ujarnya.
Masalah utama dalam pembangunan sistem peringatan dini tersebut, adalah kultural.
Artinya, bagaimana masyarakat memahami ancaman di sekitarnya kemudian mampu beradaptasi dan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang ada.
Informasi dari sistem peringatan dini dipercaya kemudian menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Ini adalah tantangan yang sulit dalam membangun sistem peringatan dini bencana.
“Kita membutuhkan ratusan ribu unit sistem peringatan dini longsor untuk menjaga seluruh daerah rawan longsor yang ada. Butuh biaya yang sangat besar. Oleh karena itu partisipasi dari Pemda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan. Jika hanya mengandalkan semuanya dari Pemerintah, maka terbatas jumlah dan sebaran yang dapat dibangun mengingat luasnya daerah rawan longsor di Indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, dia berharap agar Pemerintah Daerah dan Pusat mampu bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut. Hal ini penting, untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa atas bencana tanah longsor.
