CENTRALBATAM.CO.ID, ANAMBAS – Sejumlah fraksi DPRD Anambas menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Rapat paripurna tingkat ke satu ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Anambas, Selasa (31/10/2023).
Rapat paripurna ini juga dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Anambas Syamsil Umri dan Wakil Ketua II Firdiansyah serta dihadiri Bupati Anambas Abdul Haris.
Adapun lima fraksi DPRD Anambas yang menyampaikan pandangan umum yakni PPP Plus, PDIP Plus, BNI dan KIR. Sementara fraksi PAN Plus memilih tidak menyampaikan pandangan umumnya dalam ranperda APBD 2024 tersebut.
Dalam pemaparan itu, semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun 2024 tersebut, namun dengan sejumlah catatan. Juru bicara fraksi PPP Plus menyampaikan, pasca Covid-19 perlu bagi pemerintah untuk memulihkan kembali APBD dengan meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai namun belum terbayarkan karena kendala defisit.
Tak luput dari perhatian pihaknya, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan pembangunan yang bersifat kepentingan dasar menyejahterakan masyarakat Anambas.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan fasilitas kesehatan dan akomodasi/transportasi yang belum maksimal di Anambas,” ucap juru bicara Imran.
Sementara itu, juru bicara fraksi KIR, Yulius menyoroti tentang Pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah Kabupaten Anambas.
Menurut pihaknya, rendahnya PAD dan retribusi daerah perlu ditingkatkan dengan menyegerakan kebijakan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
“Kami meminta penjelasan peningkatan belanja hibah, terkait belanja tidak terduga, apa yang mejadi kendala serapan anggaran tidak maksimal,” tuturnya.
Hal lainnya, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan upaya penyebab penurunan target pendapatan pada tahun 2024, sebesar 32,47 % dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2023. Terutama transfer pemerintah pusat ini disebabkan belum diperhitungkannya dana alokasi khusus dan dana desa.
“Fraksi KIR juga berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan money follows program dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan,” jelasnya. (ash)
