CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN -Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bintan, Adi Prihantara mengatakan saat ini pemerintah sedang memerangi peredaran dan penggunaan narkoba di seluruh Indonesia. Selain memerangi narkoba kata Adi, pemerintah juga sedang berupaya memerangi korupsi dan terorisme.
Hal ini di katakan Adi, dalam sambutannya membuka acara penyuluhan pemberantasan dan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkoba kepada ASN dilingkungan Pemkab Bintan di Hotel Hermest Agro, km 25 Gesek, Senin (16/7).
“PNS kalau ingin baik maka jangan melanggar pidana. Kalau tersandung kasus Narkoba, Teroris dan Korupsi, tidak pensiun lagi. Tapi dipecat dan berlanjut pada tindak hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Adi.
Lebih lanjut Adi mengingatkan kepada ASN yang hadir tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu ia meminta agar menjauhi berbagai tindak pidana.
“Kita dalam kondisi darurat. Dan tubuh kita paling utama adalah bagaimana bebas narkoba baik penyalah penggunaan, peredaran. Tapi mari kita mendukung pemberantasan. Semoga melalui penyuluhan ini bisa memahami bahaya yg ditimbulkan dari narkoba,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bintan, AKP Joko mengatakan jumlah peredaran Narkoba di Bintan selama 2018 ini mengalami penurunan. Sementara untuk kasus pemakaian hingga saat ini belum ditemukan.
“Kalau total pengedar dan bandar narkoba hingga saat ini ada 25 tersangka dari 14 kasus. Sedangkan pemakai belum ada, karena itu tanahnya di BNN,” sebutnya.
Joko menambahkan, penurunan peredaran ini di wilayah Bintan tidak lain karena seringnya dilakukan penyuluhan baik terhadap masyakarat, ASN maupun di sekolah-sekolah yang ada di Bintan.
Ditempat yang sama, kepala Kesbangpol Bintan, Karya Hermawan mengatakan, penyuluhan ini dikhususkan untuk ASN mengingat tugas yang diembannya.
“Saat ini kan ASN sedang dituntut meningkatkan kinerja, nah kalau terjerat narkoba gimana mau meningkatkan kinerja,” jelas Karya.
Masih kata Karya, mengingat ASN juga bagian dari masyarakat diharapkan bisa menjadi perpanjangan lidah pemerintah dalam sosialisasi bahaya narkoba ini.
“Kita ingin juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan sekolah, tapi karena keterbatasan anggaran, untuk sementara penyuluhan melalui PNS aja. Dan kita juga berharap mereka bisa menjadi perpanjangan lidah kita untuk memberikan penyuluhan dilingkungan sekitar mereka,” pungkasnya. (Ndn)
