CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Perkembangan kasus Covid-19 meningkat pesat di Kepulauan Riau (Kepri). Dikutip dari laman web corona.kepriprov.go.id, angka kasus aktif saat ini mencapai 680 kasus, hingga Sabtu (12/2/2022).
Angka ini merupakan hasil dari temuan kasus baru di Kepri yang bertambah hingga 104 kasus dalam sehari.
Jumlah kasus aktif tersebut di antaranya berasal dari Kota Batam sebanyak 454 kasus, Kota Tanjungpinang 157 kasus, Kabupaten Bintan 28 kasus, Kabupaten Karimun 24 kasus, dan Kabupaten Natuna 17 kasus. Sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kasus aktif.
Kasus Covid-19 yang melonjak di Kepri mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Inga Sigalinging.
Perkembangan Covid-19 yang meningkat tersebut dinilai perlu diimbangi dengan regulasi pembatasan kegiatan masyarakat yang jelas dan terukur.
Problemnya, sampai saat ini pemerintah cenderung tidak tegas dalam menetapkan regulasi tersebut.
“Hari ini kita lihat belum ada semacam regulasi. Ini agak membingungkan, di satu sisi laporan kasus itu tinggi, di sisi lain, penegakkan protokol kesehatan (protkes) sifatnya hanya imbauan-imbauan,” komentar Uba, ketika ditemui di Hotel Aston, Pelita, Kota Batam, Sabtu (12/2/2022).
Menurutnya, apabila pemerintah ingin temuan kasus Covid-19 menurun, maka pembatasan kegiatan masyarakat harus konsisten diberlakukan seperti sebelumnya.
Pembatasan ini termasuk melingkupi kegiatan pembelajaran tatap muka, hingga aktivitas di tempat-tempat hiburan malam (THM).
Uba mengapresiasi tindakan penutupan sementara dari Tim Gabungan Penegakkan Protkes di Batam beberapa waktu lalu terhadap salah satu THM kawasan Batam Center.
Namun, ia berharap pembatasan aktivitas sementara tersebut tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua THM saja, melainkan seluruh THM di Kepri, khususnya Kota Batam.
Penyamarataan penutupan sementara THM ini dilakukan agar tidak ada campur tangan kepentingan bisnis di dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
“Kemarin saya dengar ada THM disegel. Kadang-kadang unik juga, di sini ditutup, tapi di tempat lain dibiarkan. Ini semacam pilih-pilih, harusnya berlaku untuk semua,” ujar Uba.
Dengan demikian, ia menilai perlunya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan pemerintah daerah tingkat dua terkait aturan dan pedoman pelaksanaan protkes serta pembatasan kegiatan masyarakat.
Melihat situasi kasus Covid-19 saat ini yang kian meningkat, sangat diperlukan aturan yang mengikat.
“Kami akan mendorong ini agar nanti melalui satuan tugas di provinsi untuk bisa betul-betul menyatukan pedoman, agar praktik pelaksanaan protkes itu dilakukan. Kalau perlu ada pembatasan ya pakai pembatasan,” tambah Uba. (dkh)
