BERBAGI
Ilustrasi debt collector

CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah mendatangani peraturan presiden terkait kenaikan iuran PBJS tahun 2020.

Kepala kantor BPJS untuk wilayah Bintan, Anggi saat dikonfirmasi membenarkan kenaikan ini.

Ia menjelaskan, kenaikan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran.

 

Berikut penjelasan Anggi melalui pesan Whatsapp, Minggu (3/11/2019)

 

  1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :
    1. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019
    2. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019
  2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

  1. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019
  2. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.
  3. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020
  1. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :
  2. Kelas III menjadi Rp 42.000,-,
  3. Kelas II menjadi Rp 110.000,-
  4. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

Seperti diketahui, iuran BPJS sebelumnya untuk kelas III Rp 25.500, kemudian untuk kelas II sebesar Rp 51.000. sedangkan untuk kelas I Rp 80.000.

Sebelum mengalami kenaikan 100 persen, sebanyak 85 persen warga Bintan menunggak pembayaran. Jika mengalami kenaikan, ada kemungkinan besar jumlah penunggak iuran BPJS untuk wilayah Bintan bertambah.

Untuk para penunggak iuran sendiri, BPJS pusat berencana bekerjasama dengan relawan debt colletor untuk menelpon, sms hingga mengujungi rumah warga agar membayar tunggakan.

Ditanya terkait apakah BPJS Bintan bakal menggunakan jasa Debt Collector untuk mengingatkan hingga menagih warga yang menunggak, Anggi enggan menjawab.

“Silahkan hubungi pak Agusrianto atau bu Melda yang di kantor cabang yah pak,” jawabnya.

Sementara, Humas kantor wilayah BPJS Tanjungpinang – Bintan, Melda terkait jasa Debt Collector ini, belum ada tanggapan. Pesan yang dikirim media ini melalui whatsap belum terkirim. (Ndn)

 

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY