CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM– Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, Kamis (20/9/2018) di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC).
Dalam kesempatan itu Menpan-RB juga menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LPSID) sebagai inisiator MPP di Indonesia.
Selanjutnya lembaga ini juga memberikan penghargaan kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi dengan prestasi MPP Terbesar di Indonesia.
Seterusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Gustian Riau juga menerima penghargaan Prestasi MPP Terlengkap di Indonesia.
Menpan-RB Syafruddin mengatakan MPP Batam merupakan yang ke-9 di Indonesia setelah sebelumnya ia meresmikan MPP ke-8 di Badung, Bali.
Syafruddin mengatakan MPP Batam memiliki lokasi pelayanan terintegrasi yang terbesar dan terlengkap di seluruh Indonesia.
“Sore hari ini kita melaunching MPP Batam. Apa yang disaksikan adalah suatu inovasi bagi aparat Pemda yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk menciptakan pelayanan terpadu dan cepat. Semoga ke depan daerah lain bisa mengikuti ini sehingga masyarakat seluruh Indonesia bisa dilayani dengan baik,” jelasnya.
Selain meninjau layanan yang ada, Syafruddin juga menyempatkan diri menjadi saksi pernikahan di Balai Nikah MPP. Ini merupakan salah satu layanan yang tersedia di MPP Batam.
Meski baru diresmikan, MPP Batam sudah beroperasi hampir setahun lamanya. Hingga kini sudah 430 jenis layanan yang tersedia di pusat pelayanan terpadu tersebut. Layanan perizinan dan non perizinan ini berasal dari 30 instansi daerah dan pusat yang ada di Batam.
Beberapa di antaranya yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kepolisian, Imigrasi, Kantor Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional. Selain instansi pemerintah, di MPP Batam juga tersedia layanan dari PT Adhya Tirta Batam, Real Estate Indonesia, Notaris, Ikatan Arsitek Indonesia, dan sebagainya. Badan Usaha Milik Negara pun membuka layanan di MPP, seperti PT Telkom dan PT Pos Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan MPP, apa yang dicita-citakan founding father di dekade 70-an, Batam yang tadinya sebuah pulau dengan sedikit penghuni, bisa dikembangkan menjadi daerah kawasan perekonomian yang maju dengan fasilitas baik,” tuturnya.
Purnawirawan perwira tinggi Polri ini mengatakan MPP Batam adalah ikon nasional, bukan hanya Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Batam. Karena tak bisa dipungkiri, Batam adalah salah satu gerbang nasional. Oleh karena itu perlu dikembangkan soliditas antara seluruh stakeholder yang ada.
“MPP beri dampak signifikan untuk terciptanya pelayanan yang semakin mudah. Saya harap jadi sinergi yang baik untuk pengembangan Batam,” kata mantan Wakapolri ini.
Kepada seluruh stakeholder di Batam, Syafruddin menyarankan agar tidak hanya mengacu pada negara tetangga untuk pengembangan kota. Tapi juga perlu melihat ke negara-negara lain untuk bahan percontohan. Seperti ke Dubai, Hongkong, Shenzhen. Sehingga ada nuansa lain dalam membangun Batam.
Sementara itu Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan kehadiran MPP diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini muncul di kalangan investor. Khususnya terkait pelayanan perizinan dan sebagainya.
“Sebagai kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas, Batam butuh kepastian hukum untuk menarik investasi. Batam dan Kepri patut berbangga. Sistem pelayanan perizinan satu pintu telah jadi percontohan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia,” kata dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan MPP saat ini melayani hampir 1.000 orang per hari. Dengan sistem dalam jaringan (online), layanan sudah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bukan lagi hari.
Peresmian MPP Batam dihadiri Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Ketua Badan Pengusahaan Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Kapolresta Barelang, Kombes Hengky, Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam serta sejumlah tokoh masyarakat dan Ormas.(*)
