CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Setidaknya 200 masiswa dari 5 Universitas dan Sekolah Tinggi, di Tanjungpinang ikut serta dalam seminar Keamanan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), Kijang, Sabtu (30/9).
Ke 5 Universitas itu antara lain: Unversitas Umrah, Sekolah Tinggi Elmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Sitisipol), Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAI-MU), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman (STAI SAR).
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM), Zepri Idham disela-sela seminar mengatakan kegiatan diskusi publik ini merupakan upaya IMM memperkenalkan organisasi IMM khususnya mahasiswa yang ada di Kabupaten Bintan.
“Tujuannya memperkenalkan IMM pada masiswa Bintan. Bagi yang ingin bergabung kita persilahkan apalagi muhadyah ini termasuk salah satu pelopor kemerdekaan RI,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, disdukusi ini dilaksanakan bertepatan dengan hari bersejarah G30S/PKI. Meskipun demikian, ia tidak membawa isu PKI karena didalam unsur Pancasila sudah dijelaskan dalam sila ke 1 yakni Ketuhanan yang Maha ESA.
“Sudah terlalu banyak isu PKI yang diangkat, sehingga perlu pembahasan mengenai penguatan Pancasila. Jadi kita tidak memakai lagi PKI, melainkan Pancasila,” katanya.
“Jadi kita menguatkan pancasila, karena tidak ada yang salah dengan pancasila. Pansila itu harga mati,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bintan, Karya Hermawan mengatakan ia mengapresiasiasi langkah IMM membahas penguatan Pancasila.
“Kita setuju dan apresiasi. Karena didalam pancasila itu sendiri mewajibkan setiap warga negara memiliki agama,” katanya.
Disingung mengenai ormas-ormas yang di Bintan, Hermawan mengatakan memang ada kecendrungan sebagian ormas yang bertindak over karena memolitisasi agam. Karena itu, pihaknya pada tahun 2018 nanti kembali meferivikasi ormas dan LSM yang ada di Bintan.
“Jadi seharusnya dalam berpolitik apapun yang ada di Indonesia tetap agama harus diutamakan sebagaimana dituang dalam pancasila. Bukan agama yang dipolitisir,” tegasnya.
“Nah untuk menertibkan ormas dan LSM ini, pada tahun 2018 kedepan akan kita verifikasi ulang agar agama tidak dipolitisasi,” paparnya.
Masih kata Hermawan, dasar negara RI yang berpedoman pada Pancasila sudah jelas. Dimana setiap warga negara wajib percaya sama Tuhan. Karena itu, agam tidak perlu lagi dipolitisir.
“Kita negara hukum dan beragama, yang tidak boleh hidup di Indonesia adalah orang yang tidak memiliki agama. Jadi jangan agama dipolitisir,” tegasnya lagi.
Mengakhiri pernyataannya, Hemarwan mengingatkan peran ormas agama ini diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa berazaskan agama.
“Ormas keagamaan tidak terlepas, demokrasi mesti bebas tetapi tetap mengacu pada pancasila. Makanya isi dari pancasila seminar dengan tema ormas keagamaan sebagai implementasi demokrasi pancasila saya bilang sangat bagus,” pungkasnya. (Ndn).
