CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sidang gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, akan kembali berlanjut, Rabu (5/10/2016) pagi mendatang.
Sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, di Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Batam itu rencananya akan kembali dikawal oleh ratusan massa.
Pengawalan sidang oleh ratusan massa dari berbagai serikat pekerja (SP) di Batam itu, juga dibenarkan oleh Sekretaris KC-FSPMI, Suprapto sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara ini.
“Untuk mengawal jalannya sidang gugatan UMS, kita akan kembali terjunkan massa. Ini kita lakukan untuk memastikan Majelis Hakim tetap bersikap normal dan tidak berpihak,” kata Suprapto, saat dikonfirmasi.
Pekan lalu, lanjutnya, jumlah massa yang diterjunkan hanya sekitar 100 orang. Namun, Rabu (5/10/2016) mendatang pihaknya akan menerjunkan lebih banyak personel.
“Minimal 500 orang akan kita terjunkan untuk Rabu ini,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Helmy Santika mengatakan tetap memperbolehkan aksi pengawalan yang akan menerjunkan ratusan pekerja di Batam itu.
Namun, ia mengecam keras akan adanya kericuhan yang terjadi sepanjang persidangan yang akan digelar nantinya.
“Boleh saja, mau turun semua pun ga masalah. Tapi jangan sampai ada ribut dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat dari pengawalan itu,” kata Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Helmy Santika.
Dikatakannya juga, Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Sam Budigusdian juga menyatakan tidak sama sekali melarang aksi-aksi semacam itu.
“Tapi pak Kapolda mengatakan tidak boleh ada kerusuhan, ribut, ataupun provokator. Jadi mau demo atau mengawal ya silahkan. Tapi ingat pesan pak Kapolda, harus damai,” tegasnya.
