CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Keputusan Pemerintah Kota Batam untuk melaksanakan PPKM Darurat pada 12 Juli, menjadi perbincangan hangat banyak orang.
Pasalnya, aturan tersebut akan membatasi mobilitas warga dengan berbagai penyekatan di sejumlah ruas jalan Kota Batam.
Kepanikan pun tak terelakkan. Banyak warga beranggapan, PPKM darurat ini seolah menjadi sinyal bahwa Kota Batam dalam situasi genting.
Mengingat, angka Covid-19 tak juga menurun dan hampir seluruh kecamatan di Batam berstatus zona merah. Padahal, PPKM berskala mikro sudah jauh hari diberlakukan oleh Pemerintah Kota Batam.
Hal ini pula yang membuat banyak pihak khawatir terjadi punic buying di tengah polemik PPKM darurat. Di mana, banyak orang tiba-tiba memborong kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan lainnya sebanyak mungkin karena kekhawatiran sesuatu yang buruk terjadi.
Belum lagi dampak signifikan untuk para pelaku usaha mikro ataupun makro di berbagai sektor.
Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam dampak dari PPKM darurat nantinya.
“Betul, PPKM itu keputusan tepat. Tapi perlu dikaji komprehensif dengan memikirkan semua aspek, termasuk para pedagang kecil atau besar,” tegas Yunus, Minggu (11/7/2022) malam.
Yunus mengatakan, banyak pertimbangan perlu dibahas sebelum PPKM darurat dimulai. Satu di antaranya adalah aspek ekonomi atau pendapatan rakyat.
“Kalau kita bicara pedagang, karyawannya bagaimana? Makanan mereka itu dibeli pakai modal. Ekonomi harus tetap berputar dan masyarakat harus tetap hidup,” katanya.
Penjelasannya Yunus beralasan. Dengan diumumkannya ke publik bahwa Kota Batam akan melaksanakan PPKM darurat, tentu banyak orang ketakutan dibuatnya.
Kondisi ini juga akan berimbas dengan semakin minimnya perputaran uang bagi para pedagang, misalnya, pedagang kuliner kecil di tepian jalan.
“Paling penting itu protokol kesehatan diperhatikan. Selagi pedagang punya sertifikat vaksin, pembeli juga, tentu ada prosedur yang patut dipertimbangkan,” jelas Yunus.
Oleh sebab itu, ia berharap, keputusan ini dapat kembali dipertimbangkan sehingga dampaknya tak melebar dan memperburuk perekonomian mikro ataupun makro.
“Makanya ditekankan, kajilah seluruh aspek. Jadi dampaknya pun tak terlalu melebar sehingga ekonomi Batam ambruk,” katanya. (dkh)
