CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Potensial lost wajib pajak, menjadi temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, yang dihadiri dinas terkait dan pengusaha jasa hiburan di kota Batam. Rabu (3/7/2019).
Anggota komisi II DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk mengatakan pajak dari sektor hiburan pendapatannya sangat jauh dari yang diharapkan. Pencapian dan penerimaan.
“Kita harus hearing dengan Komisi I terkati perizinan ini, karena tidak ada edukasi, pengawasan, dari target distribusi daerah Rp 76 miliar realisasi baru Rp 6 miliar. Jauh dari harapan yang kita pantau dari kuartal pertama, kedua dan mau masuk ketiga. Sementara terdapat 40 wajib pajak,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Pimpinan Rapat, dr. Idawati Nursanti melanjutkan terkait Gelper, ada izin permainan anak-anak dan dewasa. Perizinan tertuang dalam Perda, anak-anak sebesar 15 persen dan dewasa 50 persen pajaknya.
Menurutnya, kalau dilihat potensial lost dari wajib pajak untuk Pemko Batam sangat banyak. Dengan pemberian izinnya tidak tahu bagaimana PTSP tentag hal ini, wajib pajaknya bagaimana.
Dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terdapat yang aktif 10 Gelper dewasa, sementara dari PTSP 39 Gelper anak-anak.
“Sebanyak ini target pajak, tapi pencapaian selalu tidak tercapai. Pemerinah dalam hal ini, kenapa pada diam saja, dibiarakan sampai kapan tercapainya target.” katanya pada RDP dengan pengusaha hiburan Kota Batam.
Sementara Kepala Bidang BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan besaran nilai pajak anak – anak 15 persen dan ketangkasan dewasa 50 persen pada jasa hiburan Gelper.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh salah satu pengelola jasa hiburan (Galaxy), dari apa yang dilaporkan Bejjo itu merupakan komponen pajak pusat semuanya.
Untuk itu ia mengatakan, kepada yang wajib pajak. Pajak itu tidak akan hilang, walau tidak bayar sekarang, tapi bisa ditagih.
“Kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Masih perlu upaya optimalisasi karena kita melihat dilapangan dari 39 ini mana yang benar-benar wajib pajak yang akan disinkronkan dengan data PTSP.” tutupnya.(*)
