BERBAGI
Ilustrasi PNS

CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi meminta pegawai negeri sipil untuk tidak cuti minimal sepekan setelah Lebaran, supaya pelayanan publik dapat segera dimaksimalkan setelah liburan panjang.

Arahan ini berlaku untuk seluruh PNS di Indonesia, guna meningkatkan pelayanan usai libur panjang. Hal ini pula dijadikan sebagai pembelajaran, setelah tahun-tahun sebelumnya cukup banyak PNS yang mangkir bekerja usai libur lebaran.

“Kami meminta kepada PNS untuk tidak mengambil cuti minimal sepekan setelah Lebaran karena saya yakin akan banyak pelayanan publik yang tidak optimal setelah Lebaran berlangsung,” kata Menpan-RB, Yud Chrisnandi, saat dikonfirmasi.

Dia mengemukakan, cuti bersama pada waktu Lebaran sudah cukup banyak sejak 1 Juli PNS sudah masuk setengah hari dan liburan berlangsung sampai 10 Juli.

“Dengan panjangnya cuti bersama tersebut, maka bisa dipastikan banyak pelayanan publik yang tidak berjalan dengan optimal. Begitu masuk tanggal 11 Juli banyak masyarakat yang masuk dan ingin mengurus izin seperti KTP, SIM, Paspor, BPJS dan juga berbagai macam pelayanan lainnya,” katanya.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada PNS untuk tidak cuti setelah lebaran, karena akan banyak permintaan pelayanan masyarakat yang menumpuk setelah libur tersebut.

“Saya juga meminta kepada pejabat seperti bupati, gubernur dan juga pimpinan lembaga untuk tidak memberikan cuti kepada pegawainya minimal sepekan setelah Lebaran berlangsung,” katanya.

Kecuali, kata dia, untuk pegawai-pegawai yang pada saat Lebaran memang tidak libur seperti di kantor Bea dan Cukai dan Imigrasi yang bertugas di bandara ini.

“Kalau untuk pegawai tersebut bisa diatur jadwal libur secara bergiliran karena cuti tahunan ini juga menjadi hak dari pegawai. Tetapi, untuk saat ini PNS lebih baik mengalah untuk pelayanan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menegaskan terkait dengan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk digunakan sebagai sarana mudik lebaran.

“Kalau tahun lalu mungkin masih bisa ditolerir karena pegawai tidak mampu untuk membeli tiket kereta api guna mudik ke kampung halaman masing-masing,” katanya.

Namun, lanjut dia, saat ini pemerintah sudah memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh PNS aktif supaya mereka bisa berlebaran di kampung halaman.

“Kami kira jumlahnya sudah cukup untuk digunakan berlebaran di kampung halaman masing-masing. Oleh karena itu saat ini PNS harus melayani masyarakat,” tandasnya.

 

Penulis : JB

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY