BERBAGI
Ilustrasi

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah mengkaji mengenai tiap pasal dalam UU atau Perppu sebelum disahkan.

Tjahjo menambahkan, pemerintah tak gegabah dalam menerbitkan setiap peraturan ataupun keputusan.

“Apa pun sudah diputuskan dengan DPR, itu pemerintah kan bukannya bodoh ya, pemerintah sudah mengkaji semua aspek, semua hukum, tidak ada yang sampai pemerintah yang membuat aturan melanggar hukum itu enggak ada, itu saja,” ujar Tjahjo Kumolo di Halaman Keong Mas TMII, Jakarta Timur, Sabtu (29/7/2017).

Hal ini menyusul gugatan untuk uji materi Perppu Ormas yang diajukan olek pihak-pihak tertentu. Selain perpu tersebut, wacana untuk menggugat UU Pemilu juga sempat bergulir.

Menanggapi legowo akan hal itu, Tjahjo menyatakan siap dan mempersilahkan pihak manapun yang hendak melakukan gugatan.

Belum lagi Presiden RI, Joko Widodo sempat menyatakan sikap membuka kesempatan jika ada pihak atau oknum yang ingin menggugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

“Silakan saja karena yang berhak menentukan apakah keputusan DPR membuat Undang-Undang atau Perppu, yang menentukan itu melanggar konstitusional atau tidak, itu hanya Mahkamah Konstitusi (MK),” tukas Tjahjo.

“Perorangan, partai politik, lembaga-lembaga DPR, pengamat tidak berhak untuk menyatakan apakah Undang-Undang, apakah pasal, ataukah Perppu itu melanggar Undang-Undang Dasar. Yang berhak adalah Mahkamah Konstitusi, silakan,” tegasnya mengimbuhkan.

Sebelumnya Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon sempat menyatakan akan mengajukan uji materi soal presidential threshold 20-25 persen ke MK. Ada pula gugatan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY