BERBAGI
Walikota Batam, Muhammad Rudi (Kanan) menyerahkan 620 aparatur sipil negara (ASN) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Penyerahan secara resmi dilakukan dengan terbitnya Surat Keputusan Pengalihan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru / Foto Humas Pemko Batam

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, nelalui Walikota, H. M. Rudi, meminta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Free Trade Zone) untuk menghentikan (setop) sementara pemberian izin reklame yang ada, terutama di lokasi pelebaran jalan.

Dalam penyampaiannya, Rudi menegaskan bahwa ia sangat khawatir bila BP Batam terus mengeluarkan izin reklame baru. Kekhawatiran itu dilandaskan dengan rencana penguatan infrastruktur kota yang disebut terganggu dengan cukup banyaknya papan reklame atau periklanan yang bertebaran di hampir seluruh titik di kota industri tersebut.

“Kami lagi sibuk melebarkan jalan, sementara BP asyik sendiri meneluarkan izin iklan. Ini jelas tidak sinkron,” kata Rudi, Sabtu (1/4/2017) siang.

Baca Juga:  Perlu Waspada, Begal Payudara Beraksi di Bintan

Dia menyarankan, sebelum menerbitkan perizinan, BP diharap mengajak Pemko Batam untuk melakukan pembahasan. Pembahasan yang dimaksud dilakukan untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan. Di tengah penyampaiannya, orang nomor satu di Batam itu menyatakan pemerintah akan membebaskan beberapa titik dari cengkraman periklanan, untuk memperbaiki estetika kota.

“Biar enak dipandang, jadi harus ada wilayah yang bebas dari benda-benda itu,” tegasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY