BERBAGI
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ismoyo menerangkan dan menanggapi hasil putusa praperadialn yang diajukan WN Myanmar. Kasus tersebut dilanjutkan setelah pengadilan menolak gugatan warga asing tersebut.

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pengadilan Negeri (PN) Batam menolak gugatan Muhammad alias Myat Thit dalam persidangan permohonan Praperadilan.

Hakim tunggal Benny Arisandy dalam sidang praperadilan yang diajukan warga negara (WN) Myanmar itu.

Pengadilan menetapkan bahwa Muhammad sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Benny Arisandy mengatakan menolak semua gugatan yang diajukan oleh Muhammad.

“Menolak permohonan Muhammad selaku pemohon. Menetapkan sahnya proses penetapan tersangka oleh pihak termohon (kantor Imigrasi Batam),” kata Hakim Benny Arisandy.

Hakim Benny menyampaikan bahwa tindakan hukum pihak Kantor Imigrasi Batam sudah sesuai dengan aturan acara pidana.

Benny menilai bahwa ditolaknya permohonan gugatan dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2021/PN Btm oleh PN Batam membuat proses hukum terhadap Muhammad dilanjutkan.

“Dengan demikian akan terbukti bahwa dia (Muhammad) bersalah atau tidak nantinya,” ucap Benny.

Menanggapi putusan PN Batam tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam penyidikan terhadap orang asing diduga warga negara Myanmar atas nama Myat Thit alias Muhammad berawal dari penyerahan BAIS Batam ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam kaitan dengan tugas dan fungsi yang diembannya dan status sebagai anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kota Batam.

“Hal ini menunjukan adanya koordinasi yang baik sehingga dapat diketahui adanya diduga orang asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 20 tahun lebih di Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ismoyo.

Menurutnya, secara mendasar keseluruhan proses penanganan projustisia WN Myanmar Myat Thit alias Muhammad diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terkait dengan klausul orang asing di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang berlaku dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikoordinasikan dan mendapatkan arahan baik di tataran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Dapat disimpulkan bahwa tindakan penyidik dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Keimigrasian,” katanya.

Ismoyo mengatakan bahwa isu, informasi, dan pemberitaan dengan anggapan adanya konspirasi dalam penangganan kasus orang asing diduga WN Myanmar atas nama Myat Thit alias Muhammad yang beredar di media massa merupakan hal tidak benar dan menyesatkan.

Pasca putusan maka proses hukum terhadap WN Myanmar, Myat Thit alias Muhammad yang dilaksanakan penyidik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, akan terus dilanjutkan hingga tahap berikutnya.

“Seperti melakukan pemanggilan terhadap saksi lainnya terkait kasus WN Myanmar atas nama Myat Thit alias Muhammad hingga berkas perkara dapat dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum,” katanya.(dkh)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY