CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan direncanakan segera melakukan penataan terhadap keberadaan rumah liar (ruli) di Batam.
Penataan ruli itu, diklaim telah dikoordinasikan dan segera dimulai tahun ini atau tepatnya mulai pekan depan.
Kegiatan tersebut, masuk dalam program kegiatan dinas baru sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan diperkuat lagi dengan Perda Kota Batam tahun 2016 terkait OPD baru.
“Rencananya, kita akan lakukan penataan dan pendataan terhadap itu (ruli, red) tahun ini. Kita tata, biar lebih bagus,” kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie.
Rozie menambahkan, dalam mencari solusi untuk menata ruli yang kian menjamur, pihaknya akan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan setempat, yakni camat, lurah dan perangkat RT/RW terkait.
“Ini pendataan pertama kali untuk rumah liar. Kalau sebelumnya pendataan rumah yang ada di kawasan kumuh. Itu beda. Rumah di kawasan kumuh diawali dengan legalitas lahannya. Kalau ruli memang tidak ada legalitas,” ujar dia.
Setelah didata, selanjutnya Pemko Batam bekerjasama dengan developer akan membangun beberapa pilihan hunian yang lebih layak.
Di antaranya rusun atau rumah murah bersubsidi.
“Nanti akan dibangun rumah murah bersubsidi, yang kita utamakan itu masyarakat yang tinggal di areal itu (ruli, red),” kata Herman lagi.
Pendataan dan pembangunan rumah murah itu dilakukan guna memberi kesan baik bagi tata letak pemukiman dan juga ditujukan untuk menghentikan praktik-praktik penyewaan ruli di lapangan.
Selain rumah murah bersubsidi, pemerintah juga merencanakan untuk kembali membangun rumah susun.
“Sampai saat ini, ada sekitar 37 twin blok rusun di Batam. Dan ini akan terus dikebut pengerjaannya, agar seluruh masyarakat dalam golongan menengah kebawah bisa mendapatkan hunian yang lebih layak,” tuturnya.
Pihaknya masih berupaya meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk penambahan rusun baru di Batam.
“Yang jelas, kita data dulu lah. Lalu kita cari tahu apakah lahan masih tersedia atau tidak. Makanya perlu didata dulu,” tutupnya.
