CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggelar rapat internal untuk memonitor peran masyarakat dalam pencegahan terorisme.
Rapat yang digelar di Swissbell Hotel, Harbour Bay, Batam, Jumat (28/9/2018) lalu, selain dihadiri seluruh pengurus FKPT Kepri juga diikuti sejumlah pejabat BNPT.
Menurut Ketua FKPT Kepri Reni Yusneli, rapat monitoring itu digelar untuk mempresentasikan capaian program serta mengevaluasi kendala-kendala yang muncul.
“Acaranya berupa diskusi dengan BNPT dan silaturahmi,” sebut Reni yang didampingi sejumlah pengurus FKPT Kepri, Rabu (3/10/2018).
Menurut Reni, FKPT Kepri melalui masing-masing kepala bidang dan sekretaris serta satgas FKPT mempresentasikan kondisi wilayah Kepri dan menyampaikan program-program yang sudah berjalan.
“FKPT Kepri sudah menggelar banyak kegiatan seperti literasi media yang pesertanya dari utusan perusahaan dan pekerja pers serta mahasiswa dan masyarakat pada Mei lalu,” kataya.
“Ada juga penyuluhan yang melibatkan para tokoh agama di Karimun, serta membuat acara yang melibatkan LSM ormas dan pelajar di Asrama Haji Batamcenter. Yang terbaru, kita menggelar sosialisasi dan penandatanganan MoU di Kabupaten Lingga,” jelas Reni yang juga menjabat sebagai Kadispenda Provinsi Kepri ini.
Sementara itu, Sekretaris FKPT Kepri Indra, menyebutkan, meski kondisi Kepri hanya berupa 4 persen daratan hingga itu menjadi tantangan tersendiri dalam mengakses daerah-daerah, namun FKPT Kepri terus membuat program-program di daerah-daerah untuk mengajak masyarakat memerangi radikalisme.
“Tidak hanya upaya memberikan pelatihan agar menjauhi radikalisme fisik, kita juga menyosialisasikan agar bersama-sama memerangi hoaks untuk kenyamanan bersama,” sebutnya.
Diakui Indra, geografis Kepri yang umumnya berupa daerah perairan disebut sebagai daerah yang rawan terjadi kemungkinan masuknya faham radikalisme.
“Tapi, dengan menanamkan pengetahuan yang bermanfaat dan selalu mengingatkan untuk bersama-sama menjaga kestabilan, alhamdulillah semua menyadari akan pentingnya hidup nyaman,” sebutnya.
Ketika ditanya tentang banyaknya pelabuhan tikus di Kepri yang berpotensi menjadi kerawanan, Indra mengaku, FKPT akan selalu berkoordinasi dengan setiap lembaga negara dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan akan potensi-potensi terjadinya hal-hal yang mrugikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan FKPT selaku perpanjangan tangan BNPT di daerah.
“Apapun juga kondisinya, kita tetap berkewajiban menjaga dan mengupayakan wilayah kita selalu aman dari upaya yang bersifat radikalisme. Selama ini pelabuhan tikus merupakan strategi teroris mengembangkan ajarannya,” ujarnya.
“Dengan terbitnya UU No.5 Tahun 2018, kita meski ikut menyosialisasikan. Sanksi hukum terlibat dalam aksi radikalisme dan teroris itu sangat berat dan tidak ada untungnya bagi pelakunya. Tapi, alhamdulillah dengan semakin membaiknya kinerja FKPT dan BNPT kita bisa memberikan pemahaman positif ke masyarakat. Bahkan, untuk urusan adminsitrasi saja, sudah 5 tahun berturut-turut BNPT RI mendapatkan predikat WTP dari BPK RI,”katanya.(*)
