CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Terkait dengan kian menjamurnya giat usaha penukaran mata uang asing (money changer) tak berizin alias “ilegal”, akhir-akhir ini menimbulkan segudang polemik.
Salah satu permasalahannya ialah, gencarnya aksi kriminal yang diterjang dengan mengatasnamakan usaha money changer.
Tentunya, giat usaha money changer langsung geger dengan aksi kriminal dengan bertamengkan usaha penukaran valuta asing tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Indonesia, Amat Tantoso langsung angkat bicara.
Merasa berang dengan ulah segelintir orang yang mengatasnamakan aksi kriminal dengan usaha money changer, Amat Tantoso pun langsung bersuara.
“Jelas ini sangat mencoreng dunia atau usaha money changer, sejak lama ini tak pernah ada polemiknya,” kata Amat Tantoso, Ketua Umum APVA Indonesia, saat dikonfirmasi, Rabu (1/2/2017) siang.
Dalam imbauan yang disuarakannya, Amat menegaskan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam APVA untuk lebih waspada terhadap segala macam tindak kriminal yang memanfaatkan money changer.
“Saya menganjurkan (Anggota) yang melalukan transaksi, jangan menggunakan rekening pribadi atau karyawannya. Juga selalu proaktif melaporkan sesuatu yang mencurigakan pada PPATK,” katanya lagi.
Dalam usaha penukaran mata uang asing, lanjutnya, setiap anggota (APVA) harus lebih mengetahui tentang nasabah (Know Your Costumer) dan lebih detail dalam berinteraksi.
Jika dalam sebuah transaksi terdapat hal yang mencurigakan, Amat menganjurkan kepada seluruh jajarannya agar segera melaporkannya pada PPATK.
“Harus lebih mengenali costumer, know your costumer. Jangan sembarangan,” kata dia.
Sebagaimana diakuinya, saat ini cukup banyak money changer ilegal yang terdapat di wilayah Jakarta, Bali, Kalimantan dan Aceh. Keseluruhan money changer ilegal di tempat-tempat tersebutlah yang sangat diwaspadai terjadinya aksi kriminal.
“Yang kita antisipasi saat ini, money changer ilegal yang ada di Jakarta, Bali, Aceh, Kalimantan. Mereka melakukan usaha jual beli valas tapi tidak memiliki izin. Semacam menghindarkan pajak,” ujar dia.
Dia mengatakan, beberapa hari lalu, APVA Indonesia telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta.
“Dan dari pertemuan itu, Ketua PPATK siap membantu APVA dalam hal menertibkan money changer yang belum berizin,” kata dia.
“Di Bandung, beberapa waktu lalu APVA bersosialisasi dengan PPATK dan Bank Indonesia. Ternyata dalam satu hari ada 9 pelaku usaha money changer yang mengurus perizinan,” kata Amat.
“Dalam waktu dekat kita akan sosialisasi daerah Nunukan dan Tarakan agar disana juga lebih di tertibkan,” ujar Amat menambahkan.
“Terhitung saat ini ada 612 money changer belum memiliki izin. Sesuai peraturan BI, money changer yang berizin dilarang bertransaksi dengan money changer yang ilegal,” ujarnya.
Seluruh Indonesia, ada 1.064 money changer yang telah memiliki izin. Namun, belum semua jasa penukaran uang tersebut yang tergabung dengan asosiasi.
“Di Kepri ada 153 jumlah money changer, semua sudah memiliki izin. Kami anjurkan yang (money changer) legal bertransaksi menggunakan rekening Perusahaan, jangan pribadi,” tuturnya.
“Kita ajurkan pada money changer yang belum berizin (ilegal), untuk segera mengurus perizinannya. Tidak ada yang mempersulit, kita (APVA) siap membantu dalam hal pengurusan perizinan dan pengurusan tidak perlu mengeluarkan biaya, karena BI tidak memungut biaya,” tandasnya.
