CENTRALBATAM.COM.ID, BINTAN -Sepanjang tahun 2016, DPRD Bintan telah mensahkan 10 Perturan Daerah (Perda). Ke 10 Perda tersebut diselesaikan secara bertahap dan yang terakhir kali disahkan DRPD Bintan Perda tentang Anggararan Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Bintan tahun 2017.
Dari beberapa perda yang telah disahkan ini dinilai masih tidak effektif karena masyarakat jarang dilibatkan. Satu dari perda yang dinilai oleh masyarakat adalah Perda penertiban kawasan bebas rokok.
Meskipun anggota DPRD mengklaim dibeberapa sekolah telah melaksanakan perda dengan baik, namun dibeberapa tempat fasilitas umum (fasum) tidak jalan.
“Harusnya kalau pemerintah mau agar Perda ini dapat berajalan sesuai dengan peruntukannya, maka perlu masyarakat dilibatkan,” ujar Alex warga Toapaya, Selasa (13/12/2016).
Lebih lanjut ia beraharap agar Perda yang telah disahkan pada tahun 2016 melibatkan banyak masyarakat Bintan. Sehingga masyarakat bisa mengawasi perda itu dan tidak terkesan hanya buang-buang anggaran.
“Libatkan dong masyarakat agar masyarakat bisa mengawasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah tidak melibatkan masyarakat untuk setiap perda yang dibuat, maka pemerintah perlu dicurigai. “Ya patut dicurigai mereka (Pemda) membuat perda sekedar menggolontorkan dana untuk kepentingan mereka sendiri,” pungkasnya.
