CENTRALBATAM.CO.ID, NATUNA – Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki meminta Satuan Pengawas (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar memperkuat pengawasan di laut Natuna.
Ia menilai, selama ini Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kurang dalam hal pengawasan di lautan Natuna Utara, terkait penggunaan alat tangkap dan zona wilayah tangkap
“Kita meminta PSDKP supaya memperkuat tupoksinya, walaupun tadi dikatakan 13 mil keatas wilayah nasional dan 12 mil kebawah urusan provinsi,” ucap Marzuki usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PSDKP di ruang paripurna, Selasa (8/3/2022).
Lanjut Marzuki hampir setiap hari pihaknya (DPRD) Natuna menerima laporan dari masyarakat (Nelayan) terkait pelanggaran batas wilayah tangkap. Ia mengkhawatirkan, Maslah ini akan terjadi konflik antara nelayan lokal dengan nelayan kapal cantrang atau kapal jaring berkantong.
“Hampir setiap hari kami dapat laporan, ada kapal yang beroperasi di 2 mil sampai 7 mil. Kan disini jelas kelihatan kurangnya pengawasan dari PSDKP,” tegasnya.
Sambung Marzuki saat ini pengawasan dari PSDKP sangat di perlukan mengingat kewenangan pemerintah daerah atas laut tidak ada, laut adalah kewenangan pemerintah provinsi.
“Jadi intinya peran penting dari PSDKP sangat di perlukan, untuk pengawasan wilayah laut Natuna Utara,” paparnya.(*/put)
