CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Mantan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Kepri, Imalko, akhirnya dijatuhi hukuman atas dugaan korupsi yang menjeratnya.
Terdakwa yang berbuat tindakan tidak terhormat ini divonis penjara selama 1 tahun dan 10 bulan.
Dalam perkaranya, koruptor ini diketahui turut serta dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna (BPMKN).
Dia didakwa, lantaran membantu setiap detail program LSM tersebut untuk menggerogoti uang negara dengan cara mengirimkan proposal dan berbagai program fiktif yang dirancang bersama untuk mendapat kucuran dana dari kas daerah.
“Karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Imalko haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya,” kata Ketua Majelis Hakim, Zulfadly, SH dalam persidangan, Kamis (17/11/2016) malam lalu.
Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Resmilah sang wakil bupati ini menerima hukuman dan menjadi warga binaan.
Amar putusan yang memuat pidana 1 tahun dan 10 bulan penjara, juga disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak digenapi haruslah digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Catatan perbuatan terdakwa ini ternyata cukup tersusun rapih. Ia diketahui bekerja sama dengan terdakwa Erianto dan Muhammad Nazir, yang juga telah menerima hukuman atas perbuatan yang merugikan keuangan negara itu.
Sebagai upah karena telah membantu, sang mantan abdi negara ini diganjar dengan rupiah Rp 410 juta. Namun, ditengah persidangan. Imalko disebut telah mengembalikan kerugian negara. Sehingga, hukuman yang dijatuhkan kepadanya jauh lebih ringan.
Sementara, dua terdakwa lainnya, Erianto dan Muhammad Nazir dikenakan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara.
Selain itu, keduanya juga wajib membayarkan Rp 2,4 miliar untuk mengganti kerugian negara yang telah digerogoti selama ini.
“Jika Rp 2,4 miliar tersebut tidak dibayarkan, maka haruslah harta bendanya disita untuk mencukupi nilai tersebut. Namun jika tidak juga memenuhi, maka keduanya wajib menjalani dekaman penjara selama 3 tahun,” tegas Hakim Zulfadli.
