Tanjungpinang – Adanya polemik tentang dana pasca tambang (DJPL) di bintan yang di kelola oleh Bank BPR Bintan, yang kemudian menarik perhatian sejumlah mahasiswa terkhusus dari Erik Kantona Selaku mahasiswa yang berkuliah di Tanjungpinang
Erik yang merupakan salah satu mahasiswa di Kepulauan Riau sekaligus pendiri GARUDA MELAKA (Gerakan Pemuda Melayu Kepulauan) Menyatakan telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang terkait anggaran tersebut.
“Saya menyampaikan dan juga menyatakan telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang anggaran dana pasca tambang hal tersebut di perkuat dengan adanya temuan BPK tentang penarikan sejumlah uang di Bank BPR Bintan yang mencapai milyaran rupiah”ungkap Erik saat di wawancara wartawan
Dana pasca tambang (DJPL) seharusnya di peruntukan untuk mengreklamasi bagian atau suatu daerah yang pernah dilakukan kegiatan pertambangan.
DJPL merupakan dana Publik yang harus jelas kemana arah dan peruntukan nya, jangan sampai di gunakan untuk kepentingan yang sifatnya bertentangan dengan tujuan dari dana tersebut.
Di Bintan sendiri alokasi anggaran DJPL dari berbagai perusahaan yang melakukan operasi dan kegiatan pertambangan dari tahun 2010-2015 mencapai yang nominal nya Milyaran rupiah.
Namun berdasarkan audit BPK pada tahun 2016 terdapat penarikan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar dan mencapai angka milyaran.
“Beberapa waktu lalu dilansir dari salah satu media, statement mantan Kadistamben mengakui tidak mengetahui prihal penarikan dana pasca tambang atau DJPL tersebut. Erik menilai sangat tidak mungkin setingkat kepala dinas yang menjabat pada masa tersebut tidak mengetahui persoalan tersebut”tambah Erik
Iya juga mengungkapkan agar penegak hukum segera menindaklanjuti terkait hal tersebut agar jelas kemana arah uang tersebut di pergunakan, dan siapa yang menggunakan nya. Karena DJPL sendiri untuk melakukan pencairan memerlukan kesepakatan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari perusahaan.
Berdasarkan pemantauan dilapangan dari berbagai daerah di bintan yang dijadikan operasi kegiatan pasca pertambangan masih sangat minim dari proses pengerjaan reklamasi ataupun reboisasi sesuai dengan tujuan dari DJPL tersebut.
Erik juga menambahkan akan segera melakukan langkah persuasif kepada pihak terkait untuk meminta klarifikasi prihal tersebut. (*)
