BERBAGI
Tiba di Tanjungpinang Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Kepri langsung Ke Batam meninjau kedatangan PMI

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang didampingi Gubernur Kepri melihat langsung proses pemeriksaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (8/5/2021).

Tito menyampaikan pemulangan para PMI itu adalah operasi kemanusian. Kepulangan PMI ke Indonesia tak mungkin dilarang. Menurut Tito para pekerja migran itu pulang dikarenakan ada pembatasan dari Malaysia.

“Jadi gak mungkin kita larang. PMI itu saudara kita, mereka pulang ke Indonesia ini juga dikarenakan ada pembatasan dari Malaysia,” kata Tito.

“Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Gubernur. Bahwa kita ini menggelar oprasi kemanusiaan,” ujarnya

Tito meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, yang berpotensi memulangkan PMI ilegal.

Baca Juga:  Masuk Rumah Warga Debt Collector Ambil Paksa Sepeda Motor Ibu Rumah Tangga

“Kita khawatir pelabuhan tak resmi jadi tempat pemulangan PMI ilegal. Selain elanggaran hukum, tentu tanpa melewati pemeriksaan dengan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Tito akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

“Surat ini nantinya berlaku sekali jalan. Ini khusus bagi PMI yang masuk ke Malaysia tanpa surat. Tujuannya itu tadi, agar bisa kita kontrol masuk ke Indonesia dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa dengan pintu masuknya PMI ke Indonesia melalui Kepri menjadi beban berat bagi kepala daerah. Terutama Kota Batam.

“PMI lewat satu pintu saja dari Batam. Saya yakin ini memang jadi beban buat Kepri, termasuk buat Wali kota Batam,” ucapnya.

Baca Juga:  Kepri Urutan ke-3 Nasional Capaian Vaksinasi, Ansar : Kita Harus Kejar Terus

Bila arus pemulangan PMI tinggi dengan fasilitas yang tidak dapat menampung lagi. Tito akan koordinasi dengan Gubernur Riau dan Sumatera. Prinsipnya kalau di Batam sudah tak bisa tertampung, harus ada pengalihan,” ujarnya.(dkh)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

Tinggalkan Balasan