BERBAGI
Lamen sarih dan Ansar Ahmad

CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Kuasa Hukum Lamen Sarihi resmi menggugat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun atas SK yang dikeluarkan yakni SK Gubernur Nomor 749 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 14 Juli 2017.

Lamen melalui kuasa hukumnya, Bangun Simamora menggugat Gubernur Kepri Nurdi Basirun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang yang berkantor di kota Batam, pada Selasa (22/8) kemaren dengan nomor perkara No. 16/ G/ 2017/ PTUN/ TPI.

“Gugatan sudah didaftarkan kemarin melalui kuasa hukum saya, dan audah diterima oleh pihak pengadilan,” ujar Lamen, Rabu (23/8).

Dengan adanya gugatan itu, Lamen menyatakan bahwa SK pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPRD Bintan oleh Gubernur belum bisa dinyatakan sah sebelum adanya putusan incracht dari pengadilan.

“Begitu juga dengan pelantikan Ketua DPRD yang baru belum bisa dilaksanaka sebelum adanya putusan incracth. Itu Undang-undang lho yang ngomong,” ujarnya. (Ndn)

 

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY