CENTRALBATAM.CO.ID,BATAM-Tim Kuasa Hukum dari Jamaris alias Boy dan Irwanto alias Iwan tersangka dalam tangkap tangan dugaan pungli, belum mendapatkan pemeriksaan tambahan sebagaimana telah disampaikan dalam surat yang ditujukan ke penyidik Polda Kepri, untuk mendampingi kedua staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam.
“Kami tim Penasihat Hukum (PH) tersangka tidak menerima keterangan apapun tentang perkara sesuai peraturan Kapolri No.12 tahun 2009. Apakah perkara klein kami digolongkan perkara mudah atau sedang ataupun sulit,” kata Beni Zairalatha, tim Kuasa Hukum dari Jamaris dan Irwanto.
Beni Zairaltha yang didampingi timnya, Alfi Ramadania dan Sugiyarto, mengatakan telah menyampaikan penangguhan terhadap Jamaris. Dimana kliennya itu mempunyai riwayat penyakit jantung dengan dibuktikan dengan rekam medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) tertanggal 12 April 2016, oleh Dr Danang Legowo Norosingomurit, Sp.PD FINASIM.
“Hal ini juga tidak diperhatikan dengan azas kemanusiaan terhadap klien kami. Begitu juga Irawanto semenjak di BAP, menyatakan tidak sehat. Tentunya ini sangat tidak sesuai dengan hak tersangka dan kedudukan dalam KUHAP, adalah subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri,” katanya.
“Bahwa yang sangat ganjil menurut kami, polisi sangat terbyka menjelaskan perkara di media massa, sebagaimana statetmen Direskrimum Polda Kepri tentang perkara klien kami. Tapi sungguh kami sayangkan hal tersebut tidak dapat kami terima perkembangan hasil pemeriksaan perkara itu dengan akal sehat. Padahal kami sudah mengajukan surat tertulis dan permohonan kami dimanakah, sedangkan oknum yang patut diduga masih bisa bebas,” katanya.
Menurutnya, sesuai dengan peraturan Kapolri, bahwa tim kuasa hukum dari Jamaris dan Irwanto baik diminta ataupun tidak diminta oleh penyidik wajib memberikan perkembangan perkara kepada penasihat hukumnya, minimal satu bulan sekali.
“Kami tim kuasa hukum, tidak mengetahui pasal yang disangkakan kepada klein kami. Apakah pasal tindak pidana korupsi, gratifikasi, pungli atau tindak pidana administrasi kependudukan,” ujarnya.
Disebutkan, dimana pasal yang dituduhkan kepada kliennya itu berubah-ubah, dan apakah ini sesuai dengan prosedural penyidikan atau terjadi kesalahan administrasi.
“Kesannya kami selaku kuasa hukum dari Jamaris dan Irwanto melihat adanya pemaksaan dan kriminalisasi terhadap klien kami,” katanya.
Beni menjelaskan, sesuao dengan pasal 95 huruf b Undang-undang (UU) No. 14 tentang perubahan atas UU No.14. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbuatan yang dikatakan pungli tidak bisa dilakukan sendiri.
“Maka dapat disimpulkan ada oknum yang patut diduga, harus diperiksa atau bisa saja ditetapkan sebagai tersangka, tentunya ini adalah kewenangan pihak kepolisianlah. Seperti apa yang dituduhkan dan silahkan cek keama aliran dana tersebut atau pungli yang disangkakan kepada klien kami,” katanya.
Pihaknya meminta kepada penyidik jika cukup bukti untuk melanjutkan perkara kliennya secepatnya ke Pengadilan. Namun kenapa harus takut mengentikan dan bukan mencari-cari alasan untuk menghukum kliennya yang tidak sama sekali tidak melakukan dugaan pungli tersebut.
“Jika kepolisian memandang pantas perkara ini untuk dilanjutkan ke pengadilan, kami minta untuk dipercepat, sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Kami kuasa hukum siap untuk membuktikan di hadapan pengadilan,” ujarnya.
