CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun tampak dihujam habis-habisan dengan berbagai kritik dan aspirasi massa dalam demonstrasi, Senin (24/7/2017) lalu.
Terlebih lagi, saat perwakilan massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kepri dipersilahkan menemuinya.
Sembari mendengar tuntutan dari perwakilan para pengunjuk rasa tersebut, Nurdin tampak diam terpaku.
“Kami harap Pak Gubernur perhatikan kondisi jalan kami di Lingga sana. Selama ini masyarakat susah sekali menapaki jalan itu. Seakan tak ikhlas membangun daerah kami, pemerintah terkesan santai melihat jalan di Lingga seperti dihantam bom,” ungkap perwakilan massa asal Lingga, Kepulauan Riau.
Dia mengkritisi, pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan jembatan layang dengan nilai proyek Rp 340 miliar, dibandingkan membangun akses jalan yang layak dan diharap mampu mendongkrak siklus ekonomi warga.
“Kami harap aspirasi kami ditindak lanjuti, bukan diterima, disimpan dan dibenamkan,” ungkapnya, yang membuat wajah orang nomor satu di Kepri itu memerah.
Setelah Aziz, Andi Cori Fatahudin pun ikut berbicara. Dia meminta kepada Nurdin agar tetap memperhatikan prioritas pembangunan di Kepri. Dia secara khusus menyoroti pembangunan jembatan layang di Tanjungpinang yang menelan anggaran Rp 340 miliar itu.
Parahnya, salah seorang demonstran terdengar menyinggung sistem kepemimpinan Nurdin yang terkesan ‘angkuh’ tanpa adanya sang Wakil.
“Gubernur membutuhkan wakil untuk memastikan pemerataan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat dapat tercapai dengan baik. Gubernur tak bisa berjalan sendiri,” sindir demonstran.
Menanggapi hal itu, Nurdin pun menyatakan bahwa semua penilaian yang disampaikan itu tetap diterima. Namun, dia menekankan bahwa masyarakat tidak bisa menilai kinerja pemerintah sepotong-sepotong.
Dia memastikan sudah merealisasikan seluruh program-program secara merata di setiap kabupaten/kota. Dia juga selalu memenuhi proyek-proyek prioritas sesuai permintaan setiap kabupaten/kota.
“Hanya saja program prioritas di setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menilai program di suatu daerah harus lebih diprioritaskan,” kata Nurdin.
Gubernur Kepri itu berbicara tenang dan pelan. Namun, ketegasan sikapnya justru muncul di balik pernyataan demi pernyataan tersebut.
Di akhir pertemuan itu, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa dintervensi oleh siapapun termasuk masyarakat dan mahasiswa yang berunjuk rasa. Dia memastikan, apa yamg sudah dikonsepkan oleh Pemprov Kepri sudah baik dan akan direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Jangan pernah mengintervensi, semua sudah dilakukan sesuai prosedurnya. Hanya butuh waktu untuk dapat merasakan dampak dari program-program itu,” tandas Nurdin.
