CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kapolda Kepri Irjen Polisi Yan Fitri Halimansyah menghadiri pertemuan kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Ballroom Hotel Marriott, Batu Ampar, Batam, Kamis (1/8/2024).
Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi penegak hukum di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu kendala yang paling utama berkaitan dengan anggaran.
“Seyogianya anggaran Polda Kepri sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, saat ini negara hanya mampu menyediakan sekitar Rp 800 miliar,” ujar Trimedya Panjaitan.
Walau demikian, Trimedya menegaskan, kekurangan anggaran ini bisa berpotensi memengaruhi operasional. Termasuk efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Kepulauan Riau.
“Kemudian perlu dukungan sumber daya manusia yang juga rentan. Kepri ini letak geografisnya didominasi lautan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara,” jelas Trimedya Panjaitan.
Masih menurut Trimedya, wilayah Kepulauan Riau didominasi lautan yang luas. Sehingga menambah kompleksitas dalam sistem penegakan hukum dan keamanan di wilyah Kepri itu sendiri.
“Kendalanya tentu sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan itulah yang perlu diperbaiki,” pinta Trimedya Panjaitan.
Reses Komisi III DPR RI di Ballroom Hotel Marriott, Batu Ampar, Batam, Kamis (1/8/2024)
Pada kesempatan ini, Komisi III DPR RI juga mengapresiasi keberhasilan jajaran Polda Kepri mengungkap kasus narkoba dan judi online. Salah satu kasus judi online yang diungkap jajaran Polda Kepri memiliki omset hingga Rp 2,2 miliar per bulan.
“Kita minta perhatian, dalam penyusunan anggaran perlu bottom up. Polres perlunya apa? Polda perlunya apa? Sehingga kebutuhan dasar dari Polres sampai Polda dapat terpenuhi,” jelas Trimedya.
Selama satu tahun kepemimpinan Yan Fitri Halimansyah, kinerja Polda Kepri dinilai sudah berada pada jalur yang tepat. “Kami berharap ke depannya kinerja Polda Kepri bisa lebih baik lagi,” ujar Trimedya.
Kunjungan Komisi III DPR RI ke Kepulauan Riau ini diharapkan bisa memberikan solusi konkret atas berbagai kendala yang dihadapi. Termasuk peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah Provinsi Kepri.
