CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kisruh antara PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait hasil lelang pengelolaan air bersih di Kota Batam mendapat perhatian tersendiri oleh beberapa pihak.
Tak terkecuali Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim.
“Jangan sampai saat masa transisi ini ada downtime dan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Ruslan kepada Tribun Batam, Kamis (10/9/2020).
Selain itu, dia juga tak ingin kisruh antara kedua belah pihak di masa transisi ikut menimbulkan masalah baru seperti pembebanan biaya terhadap masyarakat ke depannya.
“Terkait pembayaran, kita semua berharap tentu tak terjadi pembebanan ke masyarakat di tengah kondisi sulit ini,” tambah dia.
Selaku pimpinan di lembaga yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah, Ruslan mengatakan dirinya ingin konsesi pengelolaan air ke depannya dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam.
Sebab, dia tak memungkiri jika pembangunan Kota Batam tak akan bisa lepas dari pengaruh besar atau kecilnya PAD.
“Kami harus mengejar sikap Pemda terkait konsesi air. Apa peran dan kontribusi terhadap pemerintah daerah? Apalagi PAD sendiri untuk pembangunan kota dan kepentingan masyarakat kita juga,” tambah dia.
Selain itu, Ruslan juga berharap agar Walikota Batam ikut menyuarakan perihal peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih nantinya.
“Dalam waktu dekat, kami juga akan mengundang pihak terkait untuk berkoordinasi dengan hasil yang telah disampaikan (rapat koordinasi). Ini terkait klarifikasi perihal tender SPAM,” katanya lagi.
Perihal tender, Ruslan tak ingin terlalu ikut campur. Dia yakin, hal tersebut telah melalui mekanisme tersendiri. Akan tetapi, di sisi lain dia mengaku kaget dengan kemunculan pihak lain sebagai pemenang.
“Selama ini kami bahkan belum pernah mendengar perusahaan yang bersangkutan. Kenapa tiba-tiba muncul pihak lain yang secara kinerja di Batam dapat disebut ‘belum teruji’,” tutup dia. (dkh)
