CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Provinsi Kepri bukan merupakan daerah penghasil beras, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan Kepri masih menghandalkan beras dari gudang di Cipinang, Jakarta, sementara untuk ongkos logistik begitu mahal.
Ditambah lagi adanya stok beras yang menipis di gudang asal, karena tergantung musim raya. Semua ini berimbas pada harga jual beras di Kepri khususnya Batam.
Alasan inilah membuat Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta agar keran importasi beras untuk Kepri di buka dan disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah dan Bank Indonesia di Hotel Radisson, Jumat (13/4/2018).
Rapat itu sendiri dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.
Nurdin mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemporv) Kepri sudah menyurati pemerintah pusat terkait masalah tersebut. Dimana kebutuhan pokok juga menjadi salah satu komponen untuk menghitung Upah Minimum Sektoral (UMS). Jika harga kebutuhan pokok terus naik, juga berdampak pada UMS.
“Kita harapkan impor beras untuk Kepri bisa dilakukan. Supaya rentang kendalinya tak jauh,” kata Nurdin.
Nurdin menyebutkan, jawaban dari menteri akan mempelajari dulu untuk kepentingan nasional. Dia meyakini untuk penduduk Kepri 2 juta, tidak terlalu membebankan negara. Pihaknya akan perketat pengawasannya.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan salah satu yang menjadi konsen investor ketika masuk ke Batam, adalah upah buruh dan kemungkinan kenaikannya setiap tahun. Jika ada kenaikan pertahun, membuat investor tidak mendapat kepastian. Untuk itu Batam harus bisa menjaga daya saingnya, terutama dalam sektor perburuhan.
“Di kawasan lain seperti Vietnam, investor bisa tenang karena upah buruhnya murah dan pasti. Mereka gak perlu puyeng,” kata Amsakar.
Pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengendalian harga. Sebab Batam bukan daerah penghasil, sehingga harus mendatangkan kebutuhan pokoknya dari daerah lain.
“Jawaban dari pak menteri tadi, kementerian akan menyelesaikan masalah ini dengan menggelontorkannya lewat Bulog. Bulog boleh mengimpor, tapi apakah bisa langsung dari Batam impornya, belum tahu,” ujarnya.
Menjawab persoalan importasi beras ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, untuk impor beras tetap mesti mengacu pada Bulog. Bulog juga punya kewenangan untuk mengarahkan berasnya masuk ke pelabuhan tertentu di Indonesia.
“Biasanya kebijakan Bulog ini pengadaannya terpusat. Tapi importasi masuk ke pelabuhan mana, mereka yang atur. Tak harus lewat Jakarta. Bisa masuk dari Surabaya, Belawan, dan lainnya,” katanya.
