CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Untuk menjaga stabilitas nasional di wilayah perbatasan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membangun kemitraan strategis dengan media lokal di Kepulauan Riau, menciptakan ruang komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Hal ini dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Media Engagement yang digelar antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim di Hotel Aston Pelita, Batam, Minggu (27/7/2025).
Marsda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan pentingnya peran media sebagai salah satu tiang utama dalam membentuk opini publik, sejajar dengan peran pemerintah dan masyarakat.
“Di era digital ini, media yang kredibel harus tetap dipertahankan. Kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan agar media tetap mampu menyampaikan informasi yang berkualitas dan terpercaya,” jelas Marsda Eko.
Ia juga menginformasikan bahwa lembaga kini resmi berganti nama dari Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam, sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebutuhan zaman dan penyederhanaan fungsi kelembagaan.
Marsda Eko turut menyoroti persoalan krusial yang masih dihadapi oleh insan pers di wilayah Kepri. Berdasarkan data dari Dewan Pers, media lokal masih mengalami tekanan terhadap kebebasan pers, keterbatasan akses terhadap informasi, serta masalah etika dalam peliputan isu-isu sensitif.
“Banyak media belum dikelola secara profesional, yang akhirnya mempengaruhi independensi redaksi dan kondisi kesejahteraan jurnalis. Ini perlu menjadi perhatian bersama semua pihak,” tegasnya.
Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan, juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal. Menurutnya, sebagian besar situs web pemerintah daerah tidak diperbarui secara rutin dan lebih banyak berisi kegiatan pejabat ketimbang konten yang dibutuhkan masyarakat luas.
“Banyak wartawan yang lebih mementingkan kecepatan berita daripada ketepatannya. Ini membahayakan kepercayaan publik terhadap media. Selain itu, ketergantungan terhadap dana pemerintah atau sponsor swasta juga berisiko mengurangi independensi media,” ungkap Burhan.
Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan dukungan penuh terhadap transparansi informasi dan memperkuat kemitraan dengan media massa.
“Dalam menghadapi derasnya informasi di era digital, kerja sama antara aparat keamanan dan media menjadi penting untuk melawan penyebaran hoaks dan membangun narasi positif tentang kawasan perbatasan seperti Kepri,” ujar Hendro.
Ia menambahkan bahwa Lanud Hang Nadim selama ini telah menjalin komunikasi terbuka dengan berbagai media, baik tingkat lokal maupun nasional, guna menyampaikan informasi secara adil dan terbuka.
Letkol Hendro berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menjalin kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, media, dan aparat demi memperkuat ketahanan informasi nasional.
“Ketahanan negara dimulai dari informasi yang berkualitas. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya,” tutupnya.(dkh)
