CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi atas capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai menunjukkan kinerja impresif di tingkat nasional.
Hal itu disampaikannya secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepri Tahun 2026.
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat secara nasional.
Stabilitas ekonomi juga dinilai terjaga dengan inflasi yang terkendali di angka 3,54 persen.
Tak hanya itu, Kabupaten Kepulauan Anambas bahkan mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi hingga 17,36 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Dari sisi ketenagakerjaan, tren positif juga terlihat.
Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mencapai 80,53, termasuk dalam kategori tinggi secara nasional.
Secara fiskal, Bima menilai kapasitas keuangan daerah Kepri tergolong kuat, ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui transfer dari pemerintah pusat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan fiskal tersebut harus diiringi dengan optimalisasi belanja agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan harus diikuti pemerataan. Di sinilah pentingnya efektivitas belanja daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan global tidak bisa diabaikan.
Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, termasuk Kepulauan Riau.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Bima menekankan empat kunci utama agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan nasional, khususnya program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini semakin diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bima juga menggarisbawahi pentingnya soliditas kepemimpinan di daerah.
Menurutnya, kekompakan antara kepala daerah dan wakilnya, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” ujarnya.
Dalam arahannya, ia turut menekankan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta pemerintah daerah memastikan tata kelola berjalan baik, mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada kelompok sasaran seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Penguatan ekonomi lokal juga menjadi sorotan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup arahannya, Bima menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi forum yang substansial dan tidak berhenti pada seremonial semata.
“Perencanaan pembangunan harus benar-benar kolaboratif, selaras antara pusat dan daerah, serta mampu menjawab tantangan ke depan,” pungkasnya.(ndn)
