BERBAGI

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Terkait penangkapan kapal bermuatan sembilan bahan pokok (sembako), oleh jajaran Kantor Pelayanan Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai‎ (KPU-DJBC) Tipe B Batam, beberapa waktu lalu. Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Belakang Padang langsung mendatangi Gedung DPRD Kota Batam, Senin (13/2/2017) siang.

Kedatangan Camat Belakang Padang, didampingi Kapolsek, Danramil, dan Komandan Pos AL dan beberapa tokoh masyarakat disambut langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Batam, Iman Setiawan, SE.

Rapat dengar pendapat (RDP) pun digelar. Seluruh pihak yang hadir langsung menyuarakan kekesalannya kepada pimpinan rapat.

Camat Belakang Padang, Sadiman yang hadir saat itu dengan lantang menceritakan perihal penangkapan Kapal Bermuatan sembako milik salah satu pengusaha, oleh jajaran Bea dan Cukai.

“Dia (pengusaha) sudah bertahun-tahun mensuplai sembako disana. ‎Kenapa malah ditangkap oleh BC dengan alasan tidak masuk wilayah FTZ (free trade zone),” kata Sadiman.

Memang, secara administrasi Kecamatan Belakang Padang belum termasuk dalam kawasan FTZ, lanjutnya, sehingga, setiap barang yang masuk harus dikenakan pajak dan lebih transparan pemasokannya.

“Tapi kenapa baru sekarang diributkan dan ditangkap sembako kami? Sudah bertahun-tahun tak pernah ada. Lalu masyarakat kami mau makan apa?” sindir pak Camat.

Penangkapan kapal itu sendiri dilakukan sekitar 2 pekan lalu di perairan Batam. Kapal bermuatan beras, telur, minyak goreng bahkan buku tulis itu diamankan lantaran dianggap tidak membayar pajak (PPH) 10 persen.

Diketahui, setiap barang yang akan masuk dari Batam ke Belakang Padang haruslah membayar pajak. Keharusan itu dilandasi dengan tidak terakomodirnya pulau penawar rindu itu dalam wilayah FTZ.

“Karena tidak FTZ, semua harus diamankan. Mau makan apa kami? Kalau bayar pajak, harga pasti naik. Kami rindu sembako murah. Kenapa kami malah dipersulit,” tegasnya.

Di hadapan Iman Setiawan, M. Yunus Muda, Kapolsek, Danramil dan Danposal‎ Belakang Padang. Sang Camat membeberkan, dengan penangkapan kapal itu, Kecamatan tertua di wilayah Batam itu kian kritis akan kesediaan pangan.

“Di warung, beras sudah menipis. Apalagi telur dan minyak goreng, sudah habis. Maaf kata pak Dewan, buku tulis saja ikut ditangkap. Lalu ma‎u belajar pakai apa anak-anak di pulau?” katanya.

Senada, Kapolsek dan Danramil Belakang Padang juga menyampaikan, penyitaan sembako itu langsung meresahkan dan mengancam hidup khalayak ramai.

“Kalau bahan pokok langka, jelas tingkat kriminalitas juga bisa meningkat. Ini kan mengganggu keamanan, jadi kami minta permasalahan ini segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat jadi beringas,” kata Kapolsek Belakang Padang.

“Saya juga ga enak juga sebenarnya, ikut kena imbasnya juga. Makanan mahal, masyarakat pun mengeluh,” sambung Danramil.

Tak berbeda jauh, Danposal tampak sedikit menyinggung permasalahan hukum.

“Itulah sakitnya jadi kami (AL). Kalau ada pelanggaran, dan kita tindak, malah kita yang dinilai tak berperikemanusiaan. Di sinilah dilema. Di tegakkan salah, ga dilaksanakan juga salah. Tapi kita minta, setiap peraturan lebih ditegaskan. Jangan buat rakyat menderita,” beber Danposal.

Menutup RDP itu, Iman Setiawan menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Bea Cukai, Pemko, BP Batam dan pihak-pihak terkait‎ untuk bertemu dan membahas masalah ini.

“Semoga dapat jalan keluar, dan saat ini, kita minta sembako untuk di pasok dulu kesana. Biar tidak ada kelangkaan dulu,” tandas Iman.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY