CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sejumlah perwakilan driver Gojek roda dua maupun roda empat yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Kota Batam berkumpul menyuarakan aspirasinya di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam.
Anggota Komisi IV, DPRD Kota Batam, Mochamat Mustofa, menyampaikan, akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 5 perwakilan driver, perwakilan manajemen PT Gojek Indonesia, dengan difasilitasi DPRD Kota Batam.
“Siapkan saja lima perwakilan dari driver Gojek, nanti rencananya akan ada RDP pukul 14:00 WIB,” ujar Mustofa, Senin (13/7/2020).
Meski demikian, aspirasi dan tuntutan driver Gojek tersebut tetap ditampung saat itu juga, berisi tiga poin, yaitu pemberlakuan kembali insentif bagi driver, penghapusan Program Berkat, serta penurunan potongan pendapatan driver untuk biaya aplikasi Gojek.
Atas tuntutan itu, Mustofa menanggapi, bahwa peniadaan insentif bagi driver Gojek dengan alasan pandemi tidak berdasar. Pasalnya, insentif baru bisa diperoleh apabila driver berhasil mencapai tingkatan poin tertentu, yaitu insentif Rp 10 ribu diberikan bagi capaian 14 poin, Rp 25 ribu untuk 18 poin, dan Rp 60 ribu untuk 22 poin.
“Poin insentif ini ternyata dihitung dari jumlah orderan juga, kalau orderan mereka nggak banyak juga nggak bakal dapat insentif,” ujar Mustofa.
Hal ini mengakibatkan, alasan peniadaan insentif karena pandemi menjadi tidak relevan, sebab pada dasarnya perolehan insentif dapat tercapai melalui kinerja driver yang bersangkutan.
Selain itu, Mustofa juga terkejut, karena ternyata pendapatan driver Gojek banyak dipotong oleh asuransi, serta biaya perawatan aplikasi yang tidak sedikit. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan driver yang seharusnya menjadi mitra.
Terkait status ‘mitra’ yang disematkan pihak PT Gojek Indonesia dengan driver, Mustofa juga tidak sependapat. Sebab, sesuai dengan aspirasi para driver Gojek yang ditampung pada saat itu, PT Gojek Indonesia terkesan tidak melibatkan driver sebagai mitra dalam pembahasan berbagai kebijakan seperti di atas.
“Soalnya kalau mitra kan prinsipnya haris selalu dilibatkan dalam pembahasan tentang kebijakan,” komentar Mustofa.
Permasalahan ini, menurutnya, harus segera didudukkan, karena menyangkut pula pada penyesuaian undang-undang tentang industri digital yang melibatkan aplikasi.(dkh)
