CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menjadi polemik di tengah meluasnya pandemi Covid-19. Sejumlah pihak mendesak agar Pilkada ditunda karena khawatir terhadap ancaman penularan virus corona.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Meski ada aturan tentang protokol kesehatan di Pilkada, pada praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.
Sejumlah aturan yang dirancang pun dinilai tidak tegas dan membuka peluang penyebaran virus corona.
Bahkan, meski tahapan penyelenggaraan Pilkada belum sampai setengah jalan, kini sejumlah penyelenggara dinyatakan tertular Covid-19.
Seruan untuk menunda Pilkada juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kepri. Bahkan dalam rapat rutin setiap bulan, desakan penundaan Pilkada jadi pembahasan.
Ketua IDI Provinsi Kepri dr. Rusdani mengatakan penundaan Pilkada masuk dalam pembahasan rapat rutin yang digelar setaiap bulannnya. Hal ini mengingat sampai saat ini penyebaran Covid-19 terus meningkat.
“Dalam rapat bulanan dengan pengurus IDI pusat, Kita diminta menanggapi terkait Pilkada mendatang. Kita semua (dokter di Kepri) sepakat dan menyerukan Pilkada untuk ditunda,” katanya, Selasa (22/9/2020).
Rusdani menyebutkan Pilkada memiliki aktivitas yang sangat rawan. Hal ini bisa munculnya cluster baru penularan Covid-19. Ini berdasarkan interaksi antar penyelenggara dengan peserta, kemudian penyelenggara dengan pemilih, dan peserta atau calon kepala daerah dengan pemilih.
“Kita khawatir muncul cluster baru dari Pilkada di Kepri. Namanya juga berkumpul pasti ada kontak langsung. Kita sangat setuju Pilkada ditunda,” ujarnya.
Rusdani mengimbau kepada masyarakat agar dapat menghindari tempat-tempat keramaian. Karena masyarakat adalah ujung tombak dalam memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.
“Masyarakat harus hindari berkumpul agar tidak muncul claster baru. Kalau ada yang bilang dokter ujung tombak, itu salah besar. Dokter ini hanya menerima hasil, masyarakat yang dapat mencegah terjadinya penyebaran covid-19,” katanya.
Ia menambahkan dalam waktu dekat IDI pusat akan mengelar pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas Pilkada.(dkh)
