CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Selasa (15/2/2022).
Penandatanganan itu menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN yang mengusung “Kota Dunia untuk Semua” tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.
“Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Suharso dikutip dari siaran pers Kementerian PPN/Bappenas, Jumat, (18/2/2022).
Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan setingkat provinsi bersifat khusus yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN.
Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintahan IKN diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Sebenarnya, konsep otorita bukan hal baru di Indonesia. Hal ini pernah dipakai untuk pembangunan awal Kota Batam.
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam (kini bernama BP Batam) diberi kewenangan khusus untuk membangun infrastruktur, sistem dan pelayanan administratif, sekaligus sebagai pengelola lahan di Kota Batam.
Pembangunan kota yang terencana membuat kota ini berkembang pesat. Jumlah penduduk tahun 1974 sekitar 5.000-an orang, naik 140 kali lipat dalam 40 tahun.
Menjadikan Batam sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di ASEAN, bahkan Asia. Bahkan, dengan jumlah 1,2 juta penduduk tahun 2021, kenaikan itu sudah 240 kali.
Kewenangan OB baru berkurang setelah Pemerintah Kota Batam didirikan menyusul lahirnya, Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati mengungkapkan, tata kelola pemerintahan IKN dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi.
“Tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien. Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN,” ujar Sahli Diani.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata menambahkan, pembangunan IKN akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur.
“Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjadikan IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua”, yang tidak hanya menggambarkan bagaimana masyarakat IKN di masa depan, tetapi juga menjadi refleksi bahwa semua hal, termasuk aspek lingkungan, juga dipertahankan,” katanya. (Central Network)
