BERBAGI
Kepala Imigrasi Kelas II Belakang Padang Muhammad Fahrurozi saat memberi keterangan pers terkait diamankan 2 TKA Asal India, Kamis (9/2/2017)

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Dua tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal India, RR dan SPR, yang diamankan saat bekerja di sebuah proyek penyulingan air atau sea water reverse osmosis (SWRO) di Pulau Sekanak tanpa administrasi dan status perizinan yang legal terancam dideportasi.

Seperti yang dikatakan Kepala Imigrasi kelas II Belakang Padang, Muhammad Fahrurozi. RR dan SPR diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) dengan paspor nomor P4149416 yang diterbitkan di Thane, India.

Dia kemudian masuk ke wilayah Indonesia pada 5 Februari 2017 melalui tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta.

“Sementara, dari pengakuan SPR. VITAS (visa izin tinggal terbatas) miliknya sedang dalam pengurusan. Kemudian, kami melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jendral Imgrasi. Dari koordinasi itu diketahui, bahwa visa yang diajukan adalah visa kunjungan pembicaraan bisnis (VKPB),” kata Kepala Imigrasi kelas II Belakang Padang, Muhammad Fahrurozi, saat dikonfirmasi tim Central Batam, Jumat (10/2/2017) siang.

“Jadi itu izinnya untuk pembicaraan bisnis saja, bukan untuk bekerja. Nah, yang jadi penjamin itu adalah PT Bali Biro Jasa yang diajukan ke Kantor Perwakilan RI Mumbai, India,” tuturnya.

Tak sampai disitu, RR juga punya kisah yang lebih dalam. Ia masuk ke Indonesia, dengan menggunakan KITAS (kartu izin tinggal sementara) bekerja yang dikeluarkan Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Barat dengan penjamin PT Rapi Tirta Treatmindo.

Diketahui, RR menyandang jabatan marketing advisor. Namun, lokasi kerjanya tidak sesuai dengan wilayah kerja yang seharusnya.

Keberadaan dua TKA asal India tersebut menjadi tanggung jawab PT Rapi Tirta Treatmindo selaku pihak penjamin yang mendatangkan kedua TKA itu.

“Yang jelas, keduanya melanggar peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Ada aksi, maka ada reaksi. Ada sanksinya,” imbuhnya.

Atas pelanggaran yang dilakukan, SPR dan RR dijerat dengan ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“‎Dengan itu pula, kedua TKA tersebut, dapat dikenakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi atau pro justita,” tandasnya.‎

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY