CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Hasriawadi membantah ia memakai dana aspirasi dewan membangun balai pertemuan untuk paguyuban flores.
Hal ini dikatakan Hasriwady saat ditanyai kebenaran informasi dari salah satu anggota paguyuban Flores yang menyatakan ‘Oknum DPRD Bintan sengaja memakai nama Flores untuk pembangunan sebuah balai pertemuan paguyuban Flores’
“Saya ini Dapil Kijang (Dapil III), bisa nggak saya keluarkan dana aspirasi di Gunungkijang?. Kan tidak bisa,” ujar Hasriwadi melalui telpon pada centralbatam.co.id, Rabu (22/11).
Pria yang akrab disapa Gentong justru mengatakan, bangunan yang dimaksud itu merupakan bangunan dari dana aspirasi Nesar Ahmad, dari Dapil II. “Itu punya pak Nesar itu. Bukan punya saya. Kalau fungsinya, ya sesuai di papan informasi depan bangunan itu,” bantahnya.
Meskipun demikian, ia mengatakan dirinya sudah merencanakan pembangunan sebuah balai pertemuan untuk paguyuban Flores. Hanya saja karena saat ini belum ada lahan, rencana pembangunan balai itu terpaksa ditunda.
“Memang, ada rencana mau membangun balai pertemuan agar saudara-saudara kita orang Flores ini bisa berkumpul bersama di balai itu nantinya. Tapi saat ini belum ada lahan hibah untuk dibangun bangunan itu,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan Gentong ini, Rony salah satu anggota Paguyuban Flores memberikan sebuah rekaman percakapan antara Gentong dan Sektretaris paguyuban Flores.
Dalam rekaman singkat itu, terdengar Hasriawady seolah-seolah mengakui bahwa bangunan itu merupakan balai pertemuan untuk paguyuban Flores.
“Karena kemarin kan lahan kita kan belum ada surat hibahnya. Lagian belum ada suratnya. Jadi nanti diperjalananya itu baru kita kasih nama bahwa balai pertemuan itu orang-orang kita Timur, yah. Jadi nanti, Bung akan ditelpon orang PU karena harus ada surat serah terima semua nantinya,”
Rony, mengatakan jika memang bangunan itu bukan diperuntukan untuk paguyuban Flores, kenapa harus ada surat terima?
“Katanya ada orang PU mau nelpon untuk serah terima. Berita benar kalau itu balai pertemua untuk kami,” paparnya.
Selain keberatan karena tidak pernah mengajukan proposal pembangunan balai pertemuan itu mereka nilai tidak sesuai dengan anggaran yang diperuntukan. Karena menurutnya sebagai tukang bangunan harian, nilai bangunan itu antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta.
“Lagian bangunan itu tidak sesuai. Paling nilai bangunan itu Rp 30 juta,” tutupnya. (Ndn)
